RENCANA Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 yang menjadi acuan bagi seluruh instansi yang ada, terus digodok. Pelibatan dalam penyusunan RKPD 2018 ini melibatkan sejumlah pakar terutama kalangan akademisi serta unsur masyarakat lainnya.
BADAN Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan pun mengumpulkan seluruh organisasi perangkat kerja daerah untuk menyusun dokumen itu. Hal ini bertujuan agar hasil masukan terkait rencana kerja sementara dapat disosialisasikan kembali kepada dinas-dinas, hingga upaya penyempurnaan dari rancangan RKPD awal yang telah ada.
“Kegiatan ini hanya semacam sharing dengan dinas yang ada, agar menyempurnakan RKPD 2018,” ucap Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Nurul Fajar Desira di Banjarbaru, Kamis (16/3/2017).
Ia menjelaskan poin penting yang diketengahkan, salahsatunya adalah inergitas untuk menggerakan rencana pembangunan, dan tak lagi ada ego sektoral. Mantan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin ini menjelaskan yang dimaksud sinergitas seperti jika daerah atau kabupaten membutuhkan sebuah pelabuhan, maka sinerginya bersama Dinas Perhubungan dan PT Pelindo.”Begitupula, energi kelistrikan dengan PT PLN. Nah, semua ini harus memiliki perencanaan yang saling menunjang dan berkaitan, sehingga tak terkesan masing-masing melaksanakan pembangunannya,” tuturnya.
Fajar memastikan derap pembangunan terutama perencanaan yang ada juga mengekor para rencana pemerintah pusat. Termasuk, visi-misi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang menitikberatkan pada 10 program prioritas seperti bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, pariwisata hingga membidik tuan rumah PON XXI 2024.(jejakrekam)
Penulis : Igam
Editor : Didi GS
Foto : Igam