BADAN Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pemenuhan belanja pendidikan sesuai mandatory budget tetap menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2026.
KENDATI alokasi pendidikan Kalsel belum sepenuhnya mencapai batas minimal yang dipersyaratkan undang-undang, Banggar memastikan selisih yang tersisa semakin kecil dan akan dievaluasi kembali agar penyesuaian penuh dapat direalisasikan pada tahun 2026.
Pada Kamis (11/12/2025), rombongan Banggar DPRD Kalsel melakukan kunjungan konsultatif ke Kementerian Dalam Negeri RI, khususnya ke Ditjen Bina Keuangan Daerah.
Konsultasi ini dilakukan sebagai bagian dari proses finalisasi dokumen APBD 2026 yang sebelumnya telah mereka ajukan untuk dievaluasi pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman, yang memimpin rombongan, menyampaikan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh masukan langsung dari Kemendagri.
“Mudah-mudahan evaluasi dari Kemendagri dapat segera selesai, sehingga Banggar dapat membahas kembali hal-hal yang menjadi rekomendasi untuk penyempurnaan APBD yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalsel,” ujarnya.
Alpiya juga menjelaskan sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian dalam pembahasan, di antaranya kelanjutan proyek multiyears dan pemenuhan belanja wajib sektor pendidikan.
Menurutnya, penyesuaian lanjutan diperlukan agar alokasi anggaran pendidikan dapat segera memenuhi standar mandatory spending, sehingga pelayanan publik di sektor pendidikan semakin optimal.
Sementara itu, Dilla Novita Rizki, Analis Kebijakan Ahli Pertama Subdit Wilayah III Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, memberikan apresiasi kepada Provinsi Kalsel karena menjadi salah satu daerah yang paling awal menyerahkan dokumen APBD 2026.
Ia menilai langkah cepat tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan proses evaluasi berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Banggar memastikan seluruh catatan yang diberikan Kemendagri akan menjadi bahan utama dalam penyempurnaan APBD 2026 sebelum ditetapkan.
DPRD Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan anggaran, terutama pada sektor prioritas publik seperti pendidikan, agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi nasional.(jejakrekam)
