PENTINGNYA percepatan realisasi anggaran serta kesiapan infrastruktur pendukung pelayanan daerah, kembali ditegaskan oleh Bupati Barito Utara, H Shalahudin.
HAL tersebut disampaikan Bupati Shalahuddin saat memimpin rapat bersama kepala organisasi perangkat daerah di aula setda lantai I, pada Senin (12/1/2026).
Rapat ini juga bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Drs Muhlis, asisten II bidang perekonomian dan pembangunan Bahrum F Girsang, serta asisten III bidang administrasi umum H Yaser Arapat.
Kesiapan infrastruktur pendukung yang dimaksud, salah satunya adalah rencana penyediaan ruang VIP di Bandara Haji Muhammad Sidik (HMS). Disebutkan, bahwa pemerintah daerah membuka ruang terhadap rencana pengembangan bandara tersebut, termasuk perluasan maupun penyesuaian infrastruktur.
Menurut Bupati Shalahuddin, hal ini sesuai kebutuhan di masa mendatang. “Keberadaan ruang VIP di bandara merupakan kebutuhan yang wajib kita siapkan,” kata Shalahudin.
Menurutnya, di bandara harus tersedia ruang VIP yang dapat digunakan untuk menunggu, menerima, maupun mengantar tamu.
Ruang tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti musola, toilet, serta ruang kecil atau kantor pendukung untuk penyediaan hidangan dan keperluan teknis lainnya.
Selain infrastruktur, percepatan penerapan dan realisasi anggaran. Percepatan ini harus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan, serta dikawal melalui laporan rutin dari seluruh perangkat daerah.
Ia juga mengingatkan, mulai sekarang tidak boleh ada lagi perangkat daerah yang belum mengumumkan rencana pengadaannya. Seluruh rencana pengadaan wajib diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Semua rencana pengadaan harus sudah diumumkan di SIRUP agar dapat dipantau dan dikawal bersama,” tegas Bupati.
Bupati meminta kepada perangkat daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan yang kemudian disinkronkan oleh bagian pengadaan barang dan jasa.Laporan ini mencakup persentase lelang terhadap jumlah paket pengadaan serta persentase lelang terhadap nilai anggaran yang akan diserap.
Ia menekankan, jumlah paket pengadaan tidak selalu mencerminkan besarnya serapan anggaran. Oleh karena itu, fokus evaluasi diarahkan pada bobot nilai paket terhadap total anggaran daerah.
Bupati menargetkan pada Maret 2026 realisasi anggaran dapat mencapai minimal 25 hingga 30 persen. Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan kick-off kegiatan pada tanggal 26, dengan tetap menunggu hasil konsultasi lebih lanjut.
“Pada saat kick-off, saya minta laporan lengkap mengenai persentase lelang yang sudah berjalan serta paket-paket yang telah terikat kontrak. Laporan harus disiapkan secara jelas dan terukur,” ujarnya.(jejakrekam)
