MUSIBAH banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan akibat curah hujan tinggi dan banjir rob tidak hanya mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat, tetapi juga memicu kekhawatiran terhadap ketahanan pangan, terutama di daerah yang terdampak langsung.
UNTUK memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi gangguan pasokan pangan, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja evaluasi ketahanan pangan bersama mitra kerja terkait.
Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi II Gedung DPRD Provinsi Kalsel Lantai 4, Jalan Lambung Mangkurat No. 8, Banjarmasin, Rabu (7/1/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi, mengungkapkan hasil evaluasi menunjukkan kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Selatan masih dalam kategori aman.
Bahkan, sebut dia pada sektor pertanian, khususnya komoditas padi, Kalsel saat ini mengalami surplus. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor peternakan unggas, terutama ayam.
“Untuk ketersediaan pangan di pasar cukup tersedia. Melalui dinas terkait juga sudah ada perintah Pak Gubernur untuk membantu masyarakat terdampak banjir, khususnya di wilayah Martapura, Kabupaten Banjar. Kami anggota dewan juga ikut turun membantu korban banjir,” ujar politisi Partai Golkar yang akrab disapa Paman Yani ini.
Meski demikian, Paman Yani menegaskan penanganan banjir tidak cukup hanya dengan penyaluran bantuan.
Ke depan, pihaknya berencana menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sungai dan anak sungai di Kalimantan Selatan, terutama Sungai Martapura, agar dapat dilakukan normalisasi.
“Penanganan banjir harus dari hulu sampai ke hilir. Kalau hanya membagi-bagikan bantuan, masalah tidak akan selesai. Kita ingin pemerintah daerah dan pusat serius, mulai dari reboisasi hutan hingga normalisasi sungai, khususnya Sungai Martapura,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, menambahkan pihaknya juga tengah menyiapkan langkah antisipatif untuk mencegah gagal panen akibat lahan persawahan yang terendam banjir. Salah satu inovasi yang akan diusulkan adalah penerapan pola tanam padi terapung.
Menurutnya, padi terapung tersebut akan memanfaatkan batang bambu yang disusun menyerupai rakit dan diberi tanah sebagai media tanam. Bambu dipilih karena mudah didapat dan ramah lingkungan.
“Kalau di Thailand mereka menggunakan busa, sementara kita di Kalimantan bisa memanfaatkan bambu,” jelas politisi Partai NasDem tersebut.
Selain sebagai media tanam padi terapung, bambu juga direncanakan akan ditanam di kawasan rawan longsor, seperti di beberapa titik sepanjang jalan lintas Banjarbaru–Batulicin. Akar bambu dinilai mampu mengikat tanah sehingga dapat meminimalisir risiko longsor.
Rapat kerja evaluasi ketahanan pangan ini turut dihadiri mitra kerja dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perdagangan, serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.(jejakrekam)
