KEBERADAAN Bandara Morowali membuat publik tercengang setelah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menyebut anomali seperti ada republik (negara) dalam republik.
Bandara yang dikelola swasta, yakni PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Menhan Sjafrie secara khusus menyoroti adanya “anomali” dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi.
Sjafrie menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional.
Sjafrie menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka sebelumnya.
Menhan RI berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI.
BACA: PT KNPI Tegaskan Taat Hukum, Alami Kerugian Capai Rp 5,58 Miliar Akibat Pemortalan di Dadahup
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Sjafrie.
Kehebohan adanya aktivitas Bandara Morowali yang tidak terpantau pemerintah dan diduga kuat ilegal, mendapat tanggapan Said Didu.
Said Didu mengungkap fakta cukup mengejutkan terkait keberadaan bandara yang diresmikan Jokowi pada 23 Desember 2018.
“Waktu saya masih menjabat staf khusus Menteri ESDM Sudirman Said, PT IMIP ini di belakangan ada PT Bintang Delapan, yang isinya memang bintang-bintang, untuk membangun pusat smelter yang ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, lokasinya perbatasan Sultra Sulteng,” jelas Said Didu melalui video yang diunggah di media sosial.
Yang menarik PT IMIP ini, ujar Said Didu, adalah dibentuk berdasarkan Menteri Perindustrian, bukan Menteri ESDM.
“Saya dan Pak Sudirman Said kaget kok ada pembangunan smelter tanpa izin Menteri ESDM,” kata Said.
Said Didu juga mengungkapkan, saat dirinya mengunjungi PT IMIP, ternyata direksinya sebagian besar adalah bekas pejabat Kementerian Perindustrian.
BACA: Demo di Gedung DPRD Kalsel, Mahasiswa Cari Ketua Dewan Supian HK dan Jaini
“Sepertinya ada cara mereka menyiasati hukum. Karena secara aturan saat itu baru boleh membangun smelter kalau ada IUP. Nah ini tidak ada IUP-nya membangun smelter yang sangat besar,” paparnya.
Pada saat itu, sambung dia, bersamaan dengan isu penutupan ekspor dari Indonesia, sehingga China mencari jalan agar bisa memindahkan smelternya yang ada di China ke Indonesia.
“Masuk lewat jalur tikus kekuasaan untuk membangun smelter,” cetus Said Didu.
Dia mengungkapkan, datang ke Morowali belum diresmikan Presiden. “Awal 2015, saya sudah datang ke sana, saya dijemput pakai helikopter dari Kendari ke Morowali, itu baru pembangunan semua, termasuk hotelnya, pelabuhan,” ujarnya. (Erna Djedi/berbagai sumber, jejakrekam.com)
