Penulis: admin-jejakrekam 01

SIDANG lanjutan kasus penyalahgunaan penjualan BBM subsidi dengan terdakwa Johansyah dan Hidayat kembali digelar di ruang Garuda Pengadilan Negeri Banjarmasin, Senin (15/12/2025) sore. Majelis hakim yang dipimpin oleh Ariyas Dedy SH MH dampingi dua hakim anggota, saat membacakan putusan menyampaikan beberapa pertimbangan hukum terhadap kedua terdakwa. Pada intinya, majelis hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum JPU sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan hasil selama persidangan baik dakwaan JPU maupun keterangan saksi, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana dan menilai tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM…

Read More

Oleh: Subhan Syarief AIR itu tak lagi sekadar datang. Ia seperti menagih; menagih utang bak debt collector yang tak welas asih. Dari hulu yang telanjang, dari tanah yang kehilangan daya simpan, banjir kembali menyapu wilayah-wilayah Indonesia. Sumatra menjadi saksi terbaru. Permukiman tenggelam, jalan lintas terputus, lumpur mengisi ruang hidup warga. Sebelumnya Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Jawa; semuanya seolah rutin terkena bencana. Ya, Bencana datang silih berganti, nyaris tanpa jeda. Penjelasan resmi selalu tersedia: hujan ekstrem, cuaca anomali, perubahan iklim. Semua seolah benar, tapi terasa belum menyentuh akar. Sebab hujan bukanlah musuh. Yang berubah adalah sikap manusia terhadap bumi—dan yang paling…

Read More

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo tetap mengizinkan anak buahnya menduduki jabatan di 17 Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 yang diteken Kapolri tanggal sembilan Desember lalu. Peraturan ini seakan menjawab putusan mahkamah konstitusi (MK) beberapa waktu lalu yang mewajibkan anggota Polri untuk mundur dari institusi jika ingin menduduki jabatan sipil. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Mahfud MD menilai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang membolehkan polisi menempati jabatan di 17 kementerian/lembaga tidak memiliki dasar konstitusional. Peraturan tersebut juga bertentangan dengan tafsir MK atas Undang-Undang Kepolisian.…

Read More

USAI penggeledahan kantor PT Bangun Banua, sejumlah mantan direktur perusahaan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu, dipanggil tim Penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (12/12/2025). Dipanggilnya sejumlah mantan pejabat di direksi PT Bangun Banua ini, tidak lain terkait dengan proses penyidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh tim penyidik Kejati Kalsel terkait adanya dugaan korupsi pada perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut. Apalagi seperti diketahui belum lama tadi Tim Penyidik sudah menaikkan status perkara ini, dari penyelidikan ke penyidikan. Dugaan korupsi sendiri diperkirakan terjadi dari periode 2009 hingga 2023, dan…

Read More

SEORANG remaja perempuan berinisial AS (20) bikin geger warga dan pengendara yang melintas di Jembatan mahkota II, kota Samarinda Sabtu menjelang siang (13/12/2025) sekitar pukul 10.45 WITA Dia diduga hendak mengakhiri hidup dengan cara lompat dari jembatan. Dilansir @inforelawankalimantan, dari video yang beredar AS terlihat terombang-ambing di tengah deras nya air sungai setelah Ia lompat dari jembatan Mengetahui hal tersebut, terlihat dua warga segera memberikan pertolongan kepada AS dengan mengunakan perahu kayu Upaya tersebut membuahkan hasil, AS berhasil dibawa kembali ke darat dengan selamat dan saat ini telah dievakuasi ke RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda untuk mendapatkan pertolongan medis Motif…

Read More