KEPALA Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (BKPP) Kabupaten Barito Kuala, H Wahyudie menerima sesi wawancara bersama tim Media Center Diskominfo, di teras Aula Selidah, pada Senin (7/10/2024).
DITERANGKAN H Wahyudie, Pemkab Barito Kuala membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang terbagi menjadi dua tahap yaitu pada bulan Oktober dan November.
Tahapan yang paling utama adalah, calon pendaftar sudah masuk pada database BKN. Kemudian untuk tahap kedua adalah mereka yang mempunyai pengalaman kerja minimal dua tahun sebagai honorer di SKPD, namun tidak terdata di database BKN.
Selajutnya, H Wahyudie mengatakan, honorer selain yang tercantum di database atau tidak tercantum di database juga akan bisa mengikuti seleksi penerimaan PPPK asalkan masih aktif di instansi pemerintahan atau SKPD selama minimal dua tahun pada bulan November 2024.
BACA: Pemkab Batola Buka Penerimaan 1.433 Calon Pegawai ASN
Tentang penerimaan tenaga guru dan kesehatan yang akan mengikuti seleksi PPPK, adalah honorer yang sudah masuk di database dan PPG (Pendidikan Guru), yang memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun di instansi atau SKPD masing-masing.
Disampaikannya, formasi yang tersedia sebanyak 674, sedangkan yang terdata dalam database sekitar 1.637 orang. “Kemungkinan sisa dari jumlah tersebut akan masuk dalam pekerja paruh waktu maupun penuh waktu, namun masih menunggu pemberitahuan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Wahyudie menegaskan, bahwa telah sejak lama sudah ada larangan untuk para Kepala SKPD menerima tenaga honorer. “Sudah begitu banyaknya jumlah tenaga honorer, SKPD dilarang menerima honorer dengan alasan anggaran masih tersedia atau mengganti honorer sebelumnya yang telah lulus PPPK. Jika masih menerima tenaga honorer maka akan ditegur langsung oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Beliau pun berharap, dengan adanya penerimaan PPPK, pegawai bisa bekerja dengan sepenuh hati. “Jika PPPK tidak disiplin serta tidak bekerja dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan bisa diberhentikan tanpa adanya peringatan, dikarenakan PPPK adalah sifatnya kontrak,” ucapnya.(jejakrekam)