BUPATI Kotabaru, H. Muhammad Rusli, bersama Wakil Bupati Syairi Mukhlis dan kepala SKPD terkait menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029.
KEGIATAN tersebut dilaksanakan di Gedung Auditorium KH Idham Chalid, kawasan Perkantoran Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (5/5/2025).
Musrenbang tersebut diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, dengan mengusung visi “Kalsel Bekerja” (Berkelanjutan, Berbudaya, Religius, dan Sejahtera).
Tujuan utama penyusunan RPJMD ini adalah untuk mewujudkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai program pembangunan nasional dengan RPJMD sebagai program pembangunan daerah.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan bahwa forum Musrenbang RPJMD ini merupakan langkah awal dalam penyusunan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Ia juga menyoroti keberhasilan Kalimantan Selatan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut, serta menjadi satu-satunya provinsi yang memperoleh predikat A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama lima tahun terakhir dari Kementerian PANRB.
“Dengan berbagai capaian ini, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus berbenah untuk kemajuan daerah yang berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah untuk memahami maksud dan tujuan Musrenbang RPJMD, agar dapat menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendorong kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan.
Ia menyebutkan sejumlah program strategis yang akan dilaksanakan di berbagai daerah, antara lain pembangunan Jembatan Pulau Laut dan Pelabuhan Internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, Kabupaten Kotabaru. Proyek ini diharapkan dapat menjadikan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik nasional.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, menjelaskan bahwa Musrenbang tahun ini turut mengundang enam kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Dari enam kementerian tersebut, empat di antaranya memiliki relevansi kuat dengan prioritas pembangunan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ariadi memaparkan bahwa Kementerian Perhubungan mendukung pembangunan pelabuhan internasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga berencana membangun stadion bertaraf internasional, Kementerian Pariwisata mendukung pengembangan Geopark Meratus yang telah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO, dan Kementerian Lingkungan Hidup berfokus pada pengelolaan sampah.
Musrenbangprov 2025 ini menjadi tahap akhir dalam proses penyusunan RPJMD yang ditargetkan selesai lebih cepat dari batas waktu enam bulan, yakni rampung pada 30 Juli 2025 dan akan ditetapkan sebagai peraturan daerah.(jejakrekam)
