GUBERNUR Kalimantan Selatan H Muhidin menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 secara digital di Mahligai Pancasila, Rabu (18/12/2024)
KEGIATAN tersebut merupakan simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi (DJPb) Kalsel Syafriadi, dan Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK, yang dihadiri seluruh Bupati dan Walikota se Kalsel.
H Muhidin menyampaikan, saat ini pemerintah telah menyiapkan strategi untuk merespon berbagai tantangan ekonomi global, antara lain melalui instrumen APBN Tahun 2025 yang dirancang untuk menjaga ”Ketahanan Ekonomi dan Keberlanjutan Pembangunan”, serta mendukung program ”ASTA CITA” Presiden RI.
Maka dari itu , APBN harus dijaga tetap sehat melalui upaya peningkatan penerimaan negara dan belanja negara yang berkualitas. Belanja negara harus dilakukan secara cermat, sesuai prioritas, tepat sasaran, dan memberi dampak secara langsung kepada masyarakat, ujarnya.
Secara khusus Gubernur Kalimantan Selatan telah menyampaikan secara rinci. Beberapa diantaranya adalah menguatkan bidang-bidang pembangunan utama yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan perumahan.
Belanja modal diutamakan untuk mendukung kegiatan masyarakat dan dunia usaha, agar lebih bermanfaat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Subsidi dan perlindungan sosial lainnya agar diperbaiki supaya lebih tepat sasaran dan berkeadilan, ujarnya.
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting sebagai amanah, mandat serta untuk menjadi acuan bagi semua baik bagi Para Kepala Daerah, Pimpinan Satuan Kerja Vertikal dan Daerah dalam melaksanakan berbagai Program Pembangunan Secara Kolaboratif di Tahun 2025.
Muhidin berpesan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, dan para pengelola keuangan pada satuan kerja, supaya menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, sesuai prioritas, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, serta tidak boleh ada korupsi.
“Segera lakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal 2025, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat kerjasama antara pusat dan daerah, serta kerjasama antar daerah,” pesannya.
Gubernur juga meminta para bupati dan walikota agar memastikan pengelolaan TKD dan APBD tahun 2025 sesuai tujuan, bermanfaat, dan optimal dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran tersebut harus mampu mengembangkan dan membangun pusat-pusat ekonomi baru untuk memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas belanja daerah.
Selain itu juga harus fokus dalam mendukung program pemerintah berupa program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, penanganan stunting, peningkatan investasi, dan menjaga tingkat inflasi.
Sementara itu Kepala Kanwil DjPb Provinsi Kalsel Syafriadi mengatakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif tahun Tahun 2025, Provinsi Kalsel mendapatkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 38,70 triliun yang terbagi dalam transfer ke daerah 13 kabupaten/kota dan provinsi sebesar 27,89 Triliun dan jumlah itu dimana Pemprov Kalsel kebagian sebesar Rp 4,71 Triliun.
“Dana tersebut untuk DAU, DBH, DAK Non Fisik, dana desa dan hibah,” ujarnya
Selanjutnya DIPA K/L di Provinsi Kalsel sebesar Rp 10,81 Triliun yang terbagi dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial.
“Semoga dengan penyerahan DIPA dan TKD dapat bermanfaat oleh masyarakat dan meningkatkan ekonomi,” ujarnya.
Syafriadi juga menambahkan, pengelolaan APBN yang baik adalah kunci untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
Kemudian, pengelolaan anggaran yang bijak adalah investasi untuk masa depan. “Mari kelola APBN dengan akuntabel , transparan , efesien dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.(jejakrekam)
