PEMERINTAH Kota (Pemkot) Banjarmasin masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat, terkait bagaimana teknis pelaksanaan program makan siang bergizi gratis, yang akan diterapkan di Banjarmasin.
WALIKOTA Banjarmasin, Ibnu Sina pun telah mengungkapkan, bahwa pendanaan pada program ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia pun mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Rabu (6/11/2024) kemarin, telah disebutkan untuk memenuhi program ini anggaran sekitar Rp 70 triliun telah disiapkan dari dana pusat tersebut.
BACA: Sapa Masyarakat Kalsel, Prabowo Bertekad Majukan Indonesia
Namun, Ibnu menambahkan bahwa rincian alokasi anggaran untuk setiap daerah masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Teknis pelaksanaan dan pembagian anggarannya akan diatur langsung oleh pemerintah pusat. Kami pun akan mencermati hal ini dengan seksama, mengingat program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2025,” jelasnya.
“Yang pasti ini tidak membebani di APBD, karena dari penjelasan kemarin ini semua disiapkan dari APBN,” sambungnya.
Ibnu juga menegaskan bahwa Pemkot Banjarmasin siap mendukung penuh program makan bergizi gratis ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, untuk merealisasikan program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo dan Wakilnya Gibran. Pemkot Banjarmasin mengaku kesulitan dalam hal anggaran. Apabila ini harus dibebankan ke APBD kota, karena dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang signifikan.
BACA JUGA: Menyoal Program Makan Siang dan Susu Gratis
Padahal dalam petunjuk teknis Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2025 ada klausul tentang partisipasi pemerintah kabupaten/kota untuk membantu pelaksanaan program ini.
“Mungkin bukan hanya Banjarmasin, tapi di daerah lain pun sepertinya akan keberatan dengan beban anggaran yang banyak,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo, Jumat (1/11/2024) lalu.
Sebab dengan jumlah anak sekolah yang mencapai puluhan ribu siswa, Edy menaksir pemko perlu mengeluarkan anggaran ratusan miliar setiap tahun.
“Jelas kita tidak sanggup, karena tidak sepadan dengan APBD,” katanya.
Meski demikian, Edy menyampaikan, akan menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terkait dengan penerapan program ini.(jejakrekam)
 Banjarmasin masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat, terkait bagaimana teknis pelaksanaan program makan siang bergizi gratis, yang akan diterapkan di Banjarmasin.){kind=link}