DINAS P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Sosialisasi Koalisi Kependudukan untuk Pembangunan Tanbu di Aula P3AP2KB Tanbu, Rabu (23/10/2024).
KADIS DP3AP2KB Tanbu Erli Yuli Susanti melalui Zainal Arifin Kepala Bidang Pengendalian Penduduk membuka Sosialisasi Koalisi Kependudukan untuk Pembangunan secara resmi.
BACA JUGA: Kampung Siaga Bencana Terbentuk di Tanbu
Ia mengucapkan terimakasih atas kehadiran para tamu undangan, ‘Kegiatan sosialisasi merupakan pertemuan pertama dari Tim Koalisi Kependudukan. Tim dibentuk untuk mengawal pembangunan kependudukan di Tanbu,” ujarnya.
Menurutnya, sosialisasi digelar di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota turut menyusul. Sejumlah perwakilan SKPD, pihak PKK, GOW, Dharma Wanita Persatuan, Kemenag Tanbu, RSUD, pihak Sekolah, BPS, Kabid Pengendalian Penduduk Prov Kalsel bersama tim dan tamu undangan lainnya hadir.
BACA JUGA: Kampung Siaga Bencana Terbentuk di Tanbu
Pemateri Sopyan Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan materi “Tantangan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045” dengan tujuan negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan.
Sopyan mengatakan pentingnya meningkatkan kualitas kependudukan sekaligus menjaga kesinambungan yang ada. ‘Ada 17 arah pembangunan Indonesia Emas pada RPJPN 2025-2045. Di antaranya tentang adanya tantangan pembangunan Indonesia yakni masih terjadinya ketimpangan sosial ekonomi, kebutuhan tenaga kerja berkualitas dan stunting,’ jelasnya.
BACA JUGA: Kampung Siaga Bencana Terbentuk di Tanbu
Bahkan, sambungnya, pembahasan berfokus pada koalisi kependudukan berperan sebagai badan advokasi jejaringan. ‘Mempunyai fungsi membangun aliansi dan menjadi pusat studi, sarana pertukaran informasi tentang hal berhubungan pembangunan kependudukan,’ bebernya.
Tujuan koalisi kependudukan melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk dan memperkuat koordinasi serta keterpaduan berbagai kegiatan kependudukan. (jejakrekam)