MELALUI kegiatan audit kasus stunting ini diharapkan dapat menggali beberapa faktor risiko stunting yang terjadi di Kabupaten Banjar dan diberikan intervensi yang tepat agar terjadi perbaikan status gizi secara signifikan.
HAL tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banjar Habib Idrus Al-Habsyi saat membuka Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) 1 Kabupaten Banjar tahun 2024 di Hotel Grand Qin, Banjarbaru, Jumat (16/8/2024).
Habib Idrus mengatakan intervensi/rencana tindak lanjut yang diberikan haruslah kolaborasi antar sektor sehingga terjadi intervensi yang bersifat holistik dan menyeluruh.
“Walaupun sasaran audit kasus stunting ini hanya dilakukan pada beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Banjar saja, namun dapat menjadi rekomendasi intervensi yang dapat diterapkan oleh desa/kelurahan lain yang memiliki permasalahan serupa,” katanya.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan Nyigit Wudi Amini menambahkan angka stunting di Kabupaten Banjar masih tinggi tapi denganAKS ini berharap bisa turun signifikan.
“Melalui AKS dapat diketahui penyebab kasus stunting secara mendetail antara lain sanitasi, ekonomi dan pola asuh yang tidak benar sehingga dapat diketahui aspek yang paling mempengaruhinya,” tambah Nyigit.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar Dian Marliana menjelaskan giat ini, merupakan tahapan ketiga setelah menentukan lokus sasaran baduta, calon pengantin, ibu hamil dan ibu pasca salin.
“Kemudian kertas kerja yang telah diisi oleh tim pakar dipaparkan pada hari ini, hasil dari pengisian tersebut terhadap sasaran AKS 1,” jelasnya.
Dian menyebut lokus pada AKS 1 ada 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Martapura, Martapura Barat,Astambul dan Karang Intan, setelah Diseminasi AKS 1 ini, nanti akan dilakukan monitoring.
“AKS 1 dilakukan agar tidak terjadi lagi kasus serupa seperti pola asuh yang salah agar tidak terulang lagi di kecamatan lain,”imbuh Kadis.
Diseminasi AKS 1 diikuti dari TPPS Kabupaten Banjar, Camat wilayah sasaran AKS 1, Kepala Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga, Koordinator Penyuluh KB, Tim Pakar AKS dan Stakeholder Terkait.(jejakrekam)