PERSETERUAN antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus meruncing.
HAL ini diperparah dengan pembentukan Pansus PKB oleh PBNU. Bagi kader PKB Kalsel Dirham Zain, Pansus PKB bentukan PBNU bukanlah Pansus yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara PBNU dengan PKB belakangan ini.
“Patut diduga ada misi politik terselubung Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya-red) dan Gus Ipul yang ingin merebut PKB di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin,” tegas anggota DPRD Kalsel terpilih ini.
Dirham menegaskan, jika kita melihat kilas balik terkait sikap Gus Yahya yang menyatakan bahwa PKB bukanlah representasi dari PBNU, dan warga NU tidak wajib pilih PKB. Bahkan saat Harlah PPP Tahun 2023, Gus Yahya meminta warga NU agar memilih PPP pada pemilu 2024.
“Lalu sekarang mengklaim bahwa PKB dilahirkan oleh PBNU dan secara struktural merupakan bagian dari PBNU? Ini merupakan pernyataan ambigu,” ucap Dirham penuh heran.
Menurut dia, kita tahu bahwa Pansus PKB bentukan PBNU tersebut dipicu oleh kerja konstitusional parlemen (DPR RI) yang membentuk Pansus Angket Haji untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2024.
BACA JUGA : Survei Algoritma : Sukamta Raih Elektabilitas Tertinggi di Pilkada Tala 2024
Kebetulan, lanjut dia, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merupakan adik kandung Gus Yahya Ketua Umum PBNU. Sedangkan pimpinan sidang paripurna Pansus Angket Haji, Gus Muhaimin Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum DPP PKB.
“Karena merasa jadi sasaran ‘tembak’ Pansus Angket haji kepada adiknya, maka Gus Yahya balik menyerang Gus Muhaimin dengan membentuk Pansus PKB. “Ini aneh, lain yang gatal, lain yang digaruk,” urai Dirham yang pernah menerima penghargaan sebagai pemuda pelopor tingkat nasional dari Presiden Soeharto.
Pada kesempatan lain, sebut dia, Gus Ipul Sekjen PBNU mengatakan bahwa Pansus PKB untuk melakukan evaluasi hubungan PBNU dengan PKB. Apanya yang dievaluasi ? tupoksinya beda dan entitasnya juga beda.
BACA LAGI : Terpilih Tanpa Money Politik, Ini Strategi Dirham Zain di Pileg 2024
Mantan Staf Khusus Bidang Politik Gubernur Kalsel Periode Tahun 2000-2005 ini menegaskan, hubungan PKB dan PBNU hanyalah sebatas hubungan historis dan kultural untuk mengakomodir aspirasi Nahdliyin, bukan hubungan struktural. Kalau Gus Ipul mengatakan hubungan struktural, saya ingin tanya letak PKB di mana dalam struktur organisasi PBNU tersebut?
Sebenarnya hubungan PBNU dan PKB tidak ada masalah, hanya di era kepemimpinan Gus Yahya saja yang bermasalah. Saat PBNU dipimpin oleh KH. Said Agil Siraj hubungan PBNU dan PKB berjalan baik (harmonis).
Dalam konstelasi politik nasional (Bidang legislasi dan anggaran), PKB telah membuktikan komitmennya memperjuangkan kepentingan Nahdliyin seperti lahirnya UU Pesantren maupun dana Abadi Pesantren.
Konon, kata Dirham, Gus Yahya mengibaratkan PBNU sebagai pabrik mobil yang ingin menarik produksinya karena kerusakan sistem. Analogi demikian, ucap Dirham tidak relevan. Bagaimana menarik produksi mobil ditangan konsumen atau pembeli? Sebagai contoh, tukang bangunan, bukan berarti dia pemilik bangunan tersebut. “Alhasil keinginan PBNU untuk mengambil alih PKB hanyalah upaya yang sia-sia,” pungkas Dirham.(jejakrekam)