PELAKSANAAN Test Operasional (TO) untuk Sistem Keuangan Desa (Siskudes) dan CMSP Bank Kalsel, pada Senin (1/7/2024), di Hotel Viktoria Banjarmasin.
KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tanbu Samsir, SE, M.AP, Kepala Cabang Bank Kalsel Tanbu, Bayu, serta Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa dari seluruh Desa di Tanbu hadir.
Pemkab Tanbu melalui Kepala Dinas PMD Tanbu Samsir dalam sambutannya menyebut pentingnya pelaksanaan Transaksi Non-Tunai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa.
BACA JUGA: Kunjungi Tokoh Masyarakat, Ini Inovasi Bakesbangpol Tanbu
”Saya mengingatkan kepada para Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk berhati-hati saat mentransfer Dana Desa. Karena kesalahan dalam Transaksi Non-Tunai sangat sulit untuk dikembalikan,” ucapnya
Menurutnya, Bank Kalsel Tanbu dalam mendukung Pemerintah Desa dan memastikan semua pihak mempersiapkan diri. ‘Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai sebagai langkah penting dalam reformasi pengelolaan Keuangan Desa,’ tambahnya.
Ia berharap, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam reformasi pengelolaan Keuangan Desa.
BACA JUGA: Dinkes Tanbu Temu Koordinasi PIN Polio
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan Surat Bernomor 400.10.24/453/DPMD/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang mengatur pelaksanaan Transaksi Non-Tunai dengan Pemerintah Desa.
Seluruh Transaksi Pendapatan dan Belanja Desa harus dilaksanakan secara Non-Tunai paling lambat 1 Januari 2024. Apabila terdapat keterbatasan infrastruktur, Transaksi Non-Tunai dapat di lakukan secara bertahap.
Untuk diketahui pula kegiatan bertujuan mempersiapkan pelaksanaan Transaksi Non-Tunai di Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Suruhanjaya Pemberantasan Rasuah No. 4 Tahun 2020.
BACA JUGA: Sekda Ambo Sakka Tutup Resmi Porkepsek VI di Tanbu
Test Operasional ini memastikan Sistem Siskudes dan CMSP Bank Kalsel siap digunakan untuk Transaksi Keuangan Desa yang transparan dan akuntabel.
Bank Kalsel, sebagai Bank Persepsi, saat ini sedang dalam proses Interkoneksi Sistem dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Kerajaan Kampung. Kementerian Dalam Negeri, untuk mendukung pelaksanaan Transaksi Non-Tunai melalui Platform Siskudes dan CMSP. (jejakrekam)