Guru PAUD Dituntut Hukuman Penjara, Ketua LKBH PGRI Kalsel: Intimidasi Bagi Buru

0

MENJADI terdakwa dalam perkara dugaan kekerasan terhadap muridnya sendiri, guru PAUD terancam akan mendekam di balik jeruji besi.

PASALNYA, terdakwa DA dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam sidang lanjutan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Senin (8/7/2024).

TERDAKWA DA yang mengikuti persidangan secara daring, mendengar tuntutan JPU yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 80 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh JPU, terdakwa dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.

BACA: Polda Kalsel Tetapkan Oknum Guru Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan Anak PAUD

Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Taufik Machfuyana mengatakan akan segera menyiapkan nota pembelaan atau pledoi.

Sementara itu, Ketua LKBH PGRI Kalsel H Mukhlis Takwin menambahkan, pihaknya sangat prihatin dengan tuntutan tersebut. “Ini terlalu kejam, dan kami sangat prihatin serta menyayangkan sekali,” ujarnya usai persidangan.

Mukhlis Takwin menyesalkan, karena perkara ini harusnya bisa diselesaikan di luar jalur pengadilan. “Kenapa perkara ini dibawa sampai tingkat pengadilan? Padahal sudah ada MoU antara PGRI Pusat dengan Kapolri, bahwa selain perkara terorisme, korupsi dan penyalahgunaan narkoba maka (dapat) diselesaikan melalui Restoratif Juctice,” jelasnya.

BACA JUGA: Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Kekerasan Anak PAUD Serahkan Alat Bukti Ke Majelis Hakim

“Idealnya, perkara seperti ini hendaknya juga melibatkan organisasi profesi guru itu sendiri,” lanjutnya.

“Jelas-jelas peristiwa itu ada dalam proses pembelajaran. Jadi masuk dalam profesi, harusnya ranahnya harus melalui organisasi profesi kami. Melalui kode etik Dewan Kehormatan Guru, kami punya lembaga itu, tetapi kami tidak dilibatkan. Dan kami kaget kenapa ibu DA bisa sampai ke pengadilan tanpa melibatkan kami organisasi profesi yang dilindungi UU untuk ikut menangani kasus guru,” keluhnya.

Perkara yang dialami oleh DA ini pun menurut Mukhlis Takwin akan menjadi preseden buruk di dunia pendidikan Kalsel, bahkan menjadi sebuah intimidasi. “Ini menjadi semacam intimidasi bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Bagaimana guru mau leluasa melakukan pembelajaran bila sedikit-sedikit akan dibawa ke pengadilan,” tuturnya.(jejakrekam)

Penulis Sirajudin
Editor Ahmad Riyadi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.