Sejumlah Pangkalan LPG 3 Kilogram Terancam PHU

0

PERTAMINA dan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin berjanji akan menindak tegas pangkalan nakal. Buktinya, sudah ada yang diberi sanksi hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

HAL tersebut disampaikan oleh Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina yang menyampaikan sudah ada beberapa pangkalan yang terkena sanksi hingga di PHU kan.

Ia mengimbau, apabila masyarakat ada menemukan pangkalan bermasalah baik yang menjual tidak sesuai dengan ketentuan, ataupun tidak melayani yang yang tidak di dalam daftar, hingga menjual di atas HET, bisa langsung dilaporkan.

“Silahkan sampaikan secara langsung, paling tidak ada nama pangkalannya, kemudian kejadian kapan. Nanti akan kita samarkan nama pelapornya,” ucapnya saat melihat operasi pasar di Kelurahan Pekapuran Raya, Sabtu (18/5/2024).

BACA: Operasi Pasar Pertamina dan Pemkot Banjarmasin Atasi Kelangkaan LPG

“Kemudian nanti itu kita akan laporkan ke pihak Pertamina, kemudian akan diberikan sanksi bila terbukti,” sambungnya.

Sanksi ini dikatakannya berupa sanksi pembinaan, hingga nantinya sampai PHU kepada pangkalan yang terbukti melakukan penyelewengan. Seperti yang sudah diberikan kepada beberapa pangkalan.

“Silahkan laporkan saja, supaya tepat sasaran. Jangan sampai terjadi kelangkaan seperti ini, yang tidak berhak justru mendapatkan ini,” tekannya.

Sebab dirinya mengungkapkan banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat, terkait permasalahan distribusi bermasalah yang mengakibatkan kelangkaan.

“Ada laporan kemarin saat datang stok dikatakan habis. Atau misalnya ada juga pangkalan yang membagi tengah malam, jadi begitu datang langsung didistribusikan atau disimpan,” ungkapnya.

Walaupun memang dikatakannya, secara ketentuan nasional ada jatah 30 persen yang boleh dijual ke pihak pengecer.

BACA JUGA: Tembus Rp 40 Ribu, Disperdagin Banjarmasin Nilai LPG 3 Kilogram Langka Dampak Penyalahgunaan

Hal ini yang membuat sering terjadinya persoalan, sebab dikatakannya jika membandingkan data kemiskinan ekstrem, DTKS, dan data keluarga tidak mampu di Banjarmasin.

Ibnu menjelaskan jumlah kuota subsidi LPG 3 kilogram, sebenarnya sudah jauh melampaui jumlah penduduk miskin di kota.

“Ini kan berati yang tidak miskin pun dapat gitu, karena ada ketentuan boleh maksimum 30 persen itu,” tuturnya.

“Tapi dari pihak Pertamina sudah menyampaikan, mereka tidak sampai 30 persen, tapi hanya 20 persen saja dari ketentuan yang ada,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagiam Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Siane Apriliawati mengatakan, saat ini pihaknya juga masih menunggu data pangkalan yang di PHU kan.

“Karena memang yang melakukan sanksi ini kan dari mereka. Baik dari sanksi untuk agen maupun pangkalan,” ujarnya.

“Tapi memang berdasarkan informasi, itu ada tempat yang di PHU kan,” sambungnya.

BACA LAGI: Saniyati Mengeluh Harga LPG 3 Kg Meroket Naik, Pedagang Sebut Stok di Pangkalan Kosong

Sanksi ini pun diberikan bagi agen hingga pangkalan menjual LPG 3 kilogram di luar harga Harga Eceran Tertinggi (HET), kemudian pendistribusiannya tidak tepat dan secara administrasi juga tidak melaporkan secara baik.

Oleh karena itu, dirinya juga turut mengimbau masyarakat, apabila melihat dan mengetahui penyelewengan tersebut. Untuk segera melaporkan. “Kita kan juga ada sistem E-lapor, jadi silakan bila ada aduan,” katanya.

“Tapi tolong kalau melaporkan itu lengkap, pangkalan mana, alamatnya dimana. Agar kami tidak mencari-cari lagi, supaya cepat juga tindak lanjutnya,” tambahnya.

“Sebab kebanyakan laporan ini tidak lengkap informasinya. Jadi kami meminta kerjasama, agar pendistribusian LPG 3 kilogram ini bisa tepat sasaran,” tutupnya.(jejakrekam)

Penulis Fery Hidayat
Editor Ahmad Riyadi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.