Gantikan Administrasi Kertas, Kalsel Jadi Wilayah Percontohan Penerapan Aplikasi iPubers
DIGITALISASI kios melalui aplikasi iPubers atau integrasi pupuk bersubsidi diharapkan dapat memudahkan proses administrasi pemilik kios, pemerintah telah menetapkan beberapa wilayah di Indonesia.
KALIMANTAN Selatan, Bangka Belitung (Babel), Riau, Bali, dan Aceh ditetapkan menjadi pilot (percontohan) wilayah yang mengimplementasikan aplikasi iPubers hasil kolaborasi Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Panji Winanteya Ruky menjelaskan bahwa aplikasi iPubers mengubah drastis proses administrasi kios.
“Dari sebelumnya banyak mengisi formulir kertas pada proses penebusan, kini administrasi langsung terekam dalam aplikasi,” ucap Panji Winanteya Ruky.
BACA : Cukup Tunjukan KTP, Petani Kalsel Sudah Bisa Tebus Pupuk Bersubsidi
“Jadi iPubers kolaborasi dari Kementan dan Pupuk Indonesia, kita digitalisasi kios supaya setiap transaksi di kios tercatat dan terekam secara digital, semua yang tadinya manual yang kertas-kertas itu kita hapuskan,” kata Panji dalam acara Diskusi Publik dengan tema Aplikasi iPubers; Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Kamis (13/7/2023).
Dengan aplikasi iPubers, Panji mengatakan setiap transaksi penebusan pupuk bersubsidi di kios langsung terekam secara realtime. Masih kata dia, aplikasi tersebut juga dapat meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi.
BACA JUGA : Kasus Pupuk Bersubsidi Kini Memasuki Tahap Baru, Kedua Pelaku Telah Diserahkan Ke Kejaksaan
“Aplikasi ini dapat memastikan peningkatan pelayanan publik, baik dari kios dan masyarakat bisa mudah melakukan penebusan dengan cukup membawa KTP saja,” beber Panji.
Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Tommy Nugraha mengatakan aplikasi iPubers menjadi upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola kebijakan pupuk bersubsidi. Khususnya, dengan digitalisasi kita bisa memastikan ketepatan sasaran dalam proses penebusan pupuk di kios dan perbaikan pelaporan, penagihan dan ketelusuran transaksi.
Tommy menceritakan akurasi data merupakan kunci utama dari keberhasilan kebijakan pupuk bersubsidi. “Kementerian Pertanian sendiri saat ini sudah melakukan validasi ulang data calon penerima pupuk bersubsidi bersama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sehingga diharapkan tidak ada lagi data ganda pada penerima pupuk bersubsidi,” beber Tommy.
BACA JUGA : Akhir Mei, Pupuk Indonesia Distribusikan 38 Ribu Ton Pupuk Bersubsidi di Kalsel
“Atas arahan Ombudsman, kami dengan PIHC dan Kemenko Perekonomian sudah berhasil mengintegrasikan T-pubers dengan rekan menjadi iPubers. Hal ini salah satu langkah luar biasa dan akhirnya terwujud, dan ini sedang diujicobakan termasuk di Kalel,” kata Tommy lagi.
Dia berharap iPubers bisa memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi. Sebagai contoh, bagaimana mengelola kios bisa bersama-sama memenuhi syarat penebusan pupuk bersubsidi, bagaimana petani bagaimana syarat yang diperlukan. “Kami berharap dinas bisa mensosialisasikan kepada petani,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian, Ismarini mengapresiasi Kementan dan Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia yang telah mengimplementasikan aplikasi iPubers di kios pupuk bersubsidi.
“Kita butuh suatu sistem, sejak tahun 2022 Kemenko Perekonomian sudah berkoordinasi mengenai digitalisasi pertanian. Di tingkat kios akhirnya jadi iPubers, ini adalah sistem digitalisasi penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi,” ungkap Ismarini.(jejakrekam)