Akhir Tahun Ini Non ASN Tidak Diberhentikan

0

KABAR gembira bagi seluruh tenaga honorer atau non ASN lingkup Pemprov Kalsel. Tahun 2023 ini, pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel, khususnya Pemkot Banjarmasin bersepakat tidak akan memberhentikan tenaga non ASN, sepanjang peraturan yang telah ada tidak mengalami perubahan.

PENEGASAN ini dikatakan langsung Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, usai megikuti Rapat Komisariat Wilayah (Rakomwil) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Kalsel, Ruang Rapat Bersujud, Kantor Bupati Tanah Bumbu itu.

Menurut Ikhsan, selain tidak memberhentikan tenaga non ASN di lingkup pemerintah daerah, para sekda kabupaten/kota juga bersepakat sepanjang peraturan yang telah diterbitkan tidak mengalami perubahan, maka mereka juga tidak akan melakukan pengangkatan tenaga non ASN.

BACA: Terdata 700 dari 3.000 Orang, Pemkot Banjarmasin Tunggu Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer

“Untuk non ASN kami dan beberapa sekda sepakat tidak akan memberhentikan tenaga honorer apabila regulasi yang ada, tidak dilakukan perubahan. Kemudian kami juga bersepakat tidak akan melakukan pengangkatan tenaga honorer. Jadi satu sisi kami tidak mengangkat, dan satu sisi juga tidak melakukan pemberhentian,” ucapnya, saat ditemui usai kegiatan Rakomwil tersebut, Sabtu (3/6/2023).

Ikhsan juga membeberkan kesepakatan lain, terkait penyederhanaan birokrasi yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Pejabat eselon IV disetarakan menjadi pejabat fungsional, keberadaannya akan ditinjau ulang.

“Memang, dalam peninjauannya nanti tidak semua pejabat fungsional hasil impasing akan dikembalikan kejabatan struktural, tetapi akan dilakukan pemilihan hanya untuk jabatan fungsional yang belum siap secara birokrasi,” ucapnya.

“Penyederhanaan birokrasi nanti akan dirumuskan kembali tentang pengembalian beberapa jabatan struktural yang saat ini yang sempat dihapus, namun ada beberapa jabatan fungsional yang akan tetap dipertahankan, karena terlihat sudah mapan dan dapat melakukan penyesuaian. Sedangkan untuk beberapa jabatan yang masih belum di lakukan kajian, karena memang belum matang, itu akan dilakukan pengembalian,” jelasnya.

BACA JUGA: Tindaklanjuti Pendataan Non ASN, DPRD Kalsel Sambangi Kemenpan RB

Hal lain yang masuk dalam pembahasan yakni terkait persiapan penyelenggaraan pilkada, dimana dalam kesempatan tersebut timbul kesepakatan mendukung kegiatan pilkada termasuk penyediaan dana hibah untuk pesta demokrasi tersebut.

Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya kegiatan itu, khususnya untuk penyiapan dana hibah, yang akan dilakukan perhitungan, kemudian efesiensi terhadap pelaksanaan anggaran hibah.

Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar, dalam kesempatan tersebut berpesan agar para sekda se-Kalsel agar selalu mengedepankan komunikasi dengan pimpinan di atasnya, terutama untuk langkah-langkah kebijakan yang telah diambil para pemimpin.(jejakrekam)

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.