Jawab Pandangan Umum Fraksi, Pemprov Kerjasama Dengan Kabupaten/Kota Kawal Target Pendapatan

0

PEMPROV Kalsel  menyatakan, telah melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota se Kalsel dalam rangka mengawal target dan potensi-potensi yang memang menjadi hak daerah dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah provinsi, namun juga kabupaten dan kota.

HAL itu diungkapkan gubernur melalui Sekretaris daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel Roy Rizali Anwar menjawab pemandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau LPPA Kalsel 2022 yang disampaikan Fraksi Golkar, pada rapat paripurna DPRD Kalsel, di Banjarmasin Rabu (24/5/2023).

Dalam rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin dipaparkan, berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel dalam memaksimalkan pendapatan daerah bersumber dari pusat berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang pengalokasiannya sudah ditetapkan dalam Perppres dan PMK.

BACA : Nasib Jembatan Pulau Laut Belum Jelas, Jalan Bebas Hambatan Banjarbaru-Batulicin Diselesaikan Dengan APBD Rp 1 Triliun

Diantaranya, melalui pemenuhan target  kinerja pemerintah daerah terhadap laporan pelaksanaan serta pertangungjawaban penggunaan dana yan bersumber dari dana transfer umum dan dana alokasi khusus secara benar dan tepat waktu.

“Berbagai upaya maksimal telah dilakukan yang kesemuanya untuk mendorong laju pembangunan di daerah,” sebut Roy Rizali Anwar.

Kemudian, untuk Fraksi Nasdem yang meminta atensi terhadap peningkatan pendapatan daerah, Pemprov Kalsel selalu berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, karena dengan penguatan potensi PAD akan mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat.

BACA JUGA : Belanja Daerah Capai Rp 7,7 Triliun, DPRD Kalsel Gelar Paripurna Persetujuan Raperda APBD 2023

Sehingga kapasitas fiskal daerah diharapkan mampu memgamankan pendanaan untuk pembangunan dan lainya secara lebih mandiri.

“Untuk itu dukungan legislatif dan semua pihak mengupayakan penggalian potensi PAD lebih maksimal melalui perbaikan manajemen pengelolaannya dan penyesuaian terhadap perkembangan dinamika pengaturanya,” jelasnya.

Sebelumnya, delapan fraksi dewan yaitu, Fraksi PDI-P, PKB, PND, PAN, PKB, PKS, Golkar dan Fraksi Nasdem, masing-masing menyampaikan pandangan umumnya terhadap APBD Kalsel 2022 yang  terealisasi sebesar Rp 8,155 triliun lebih atau 193,83 persen dari yang dianggarkan Rp7,854 triliun lebih.(jejakrekam)

Penulis Ipik G
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.