PEMKAB Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar kegiatan rembuk stunting Tahun 2023 di Gedung Mahligai Bersujud Kapet Kecamatan Simpang Empat, Senin (17/4/2023).
REMBUK stunting mengusung tema “Bergerak Meningkatkan Sinergisitas untuk Pencapaian Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tanah Bumbu”, dibuka Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar diwakili Sekretaris Daerah H Ambo Sakka.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tanbu, Hj Narni, dalam laporannya menyebutkan, landasan kegiatan adalah Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
BACA JUGA: Pemkab Tanbu Ikuti Roadshow Virtual Percepatan Penurunan Stunting
“Tujuan rembuk stunting ini untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting dan integrasi, mendeklarasikan komitmen Pemerintah Daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penuturan stunting terintegrasi, serta membangun komitmen dengan kegiatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten dengan adanya hasil yang diharapkan juga menemui kesepakatan lintas sektor,” ucap Hj Narni.
Wahyu Windarti Zairullah, Ketua TPPS Tahun 2023, menuturkan dirinya sebagai ketua bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting sebagaimana yang telah ditargetkan Pemerintah Indonesia yaitu sebesar 14% di tahun 2024.
“Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya percepatan lintas program dan lintas sektor,” ujarnya.
Wahyu Windarti memaparkan, hasil Studi Gizi Indonesia Tingkat Nasional tahun 2022, Tanbu sebesar 16,1 persen, terdapat penurunan sebesar 2,6 persen. Angka tersebut dibawah angka provinsi yaitu 24,6 persen dan angka nasional sebesar 21,6 persen.
BACA JUGA: Pemkab Tanbu-Menko Gelar Virtual, Angka Kemiskinan Hanya 5.854 Jiwa
Bupati Tanbu HM Zairullah Azhar melalui Sekda Ambo Sakka mengakui, anak yang tumbuh dengan stunting akan mengalami masalah perkembangan kognitif dan psikomotor, maka akan berdampak pada proporsi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurutnya, penting menjaga generasi muda tumbuh sehat. Untuk itu peranan penting seluruh unsur termasuk pejabat Pemerintah baik di tingkat Kecamatan dan Desa harus kompak dalam penanganan masalah stunting.
“Persoalan stunting menjadi tanggungjawab kita semua, sehingga apa yang pimpinan kita harapkan di tahun 2024 nanti, angka stunting sudah berada di bawah 14 persen,” tegas Sekda Ambo.
BACA JUGA: Pemkab Tanbu Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Secara Virtual
“Perlu adanya konsistensi yang dijunjung bersama, sehingga stunting bisa diturunkan secara signifikan. Perlu adanya peningkatan strategi, langkah cepat penanganan dan intervensi,” tambahnya.
Sekda Tanbu pun melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkab Tanbu bersama Kemenag Tanbu dan Forkopimda maupun lintas sektor lainnya.
Kepala BKKBN Kalsel Ir H Ramlan, menyatakan, salah satu faktor stunting adalah perkawinan anak di usia yang terlalu muda atau dini, kesehatan ibu dan anak di masyarakat. “Jadi perlu ditandai sebagai hal keseriusan yang ditangani bersama untuk mencegah terjadinya stunting,” bebernya.
BACA JUGA: Pemkab Tanbu Gelar Sosialisasi Toponimi
Sedangkan Penandatanganan Nota Kesepakatan yang berlangsung dinilai bagus dan menuai antusiasme dari Kepala BKKBN Ir H Ramlan. Kegiatan dilanjutkan dengan materi disampaikan narasumber dari ULM yaitu Triwanti.
Hadir dalam kegiatan, Sekda Tanbu, Ketua Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ir H Ramlan, Narasumber dari ULM Prof dr Triwanti, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kementerian Agama, Pimpinan Perbankan, Pimpinan Dunia Usaha, para Ketua Organisasi, para Camat, Kepala Desa dan Lurah. (jejakrekam)