Foto: Syarbani
RAPAT dengar pendapat (RDP) antara DPRD Barito Utara dengan perusahaan tambang PT Pada Idi dan PT Nantoy Bara Lestari batal dilakukan. Hal ini karena dua perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Lahei dan Teweh Tengah tersebut berhalangan hadir.
BATALNYA RDP juga telah disampaikan pihak perusahaan melalui surat yang disampaikan ke sekretariat DPRD. Padahal telah dijadwalkan pada tanggal 27 Maret 2023, sesuai dengan hasil Banmus.
Rapat dengar pendapat juga menghadirkan asisten bupati bidang pembangunan dan ekonomi, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, Senin (27/3/2023).
BACA: DPRD Barito Utara Tegur Perusahaan Tambang Terkait Izin Penggunaan Jalan Negara
Dipimpin oleh wakil ketua I DPRD Permana Setiawan, dan enam orang anggota lainnya, namun nampaknya semuanya kecewa karena perusahaan tidak hadir dan hanya menyampaikan surat.
Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H Tajeri sangat menyesalkan ketidak hadiran dua perusahaan tersebut. Karena ini sangat penting, terutama penataan masalah lingkungan yang dikeluhkan oleh warga.
Menurutnya, penataan lingkungan sangat perlu dilakukan karena menyangkut kehidupan masyarakat, seperti air yang mengaliri sungai jadi keruh dan juga penataan lingkungan lainnya.
Dikatakannya, dewan ingin mengetahui sejauhmana penataan lingkungan yang mana dijanjikan oleh PT Pada Idi mengenai pembuatan sarana air bersih untuk Desa Muara Inu.
BACA JUGA: DPRD Barito Utara Gelar RDP Bersama Mitra Kerja Eksekutif
“Tadi barusan ada laporan pihak desa mengenai janji perusahaan belum juga dipenuhi, padahal waktu itu kita juga adakan rapat dengar pendapat bersama perusahaan,” tegas Tajeri.
Hal yang sama juga disampaikan Benny Siswanto anggota Fraksi PKB yang sangat kecewa dengan sikap perusahaan yang mengingkari kesepatan dengan masyarakat mengenai penataan lingkungan.
“Harusnya perusahaan melakukan kajian lingkungan, agar air yang menjadi sumber hidup warga tidak tercemar. Kendati demikian, mestinya juga harus ada solusinya,” pungkas Benny.(jejakrekam)