Penjabat Bupati Barito Kuala Gali Potensi PAD Pada Alur Barito

0

RAPAT koordinasi pelayanan alur sungai Barito yang digagas Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PTPelabuhan Barito Kuala Mandiri (PTPBKM), Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala (Batola) Mujiyat, lakukan koordinasi bersama Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin Agustinus Maun.      

DALAM rapat yang berlangsung di Hotel Rodhita Banjarmasin ini, Agustinus sosialisasikan peraturan Menteri Perhubungan tentang pemanduan dan penundaan kapal, Rabu (15/3/2023). 

Didampingi Sekretaris Daerah Batola  H Zulkipli Yadi Noor,  Kepala Dinas Perhubungan Nor Ipani, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Batola Joko Sumitro, serta Direktur PT PBKM Anggan, Agustinus sosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.

BACA: Pertanyaan Publik; Ke Mana Program CSR untuk Masyarakat Sungai Barito?

“KSOP diberikan amanah oleh negara untuk mengamankan lalu lintas perairan Sungai Barito, melihat tingginya lalu lintas dan resiko dalam pelayaran dibawah jembatan Rumpiang, maka kami sarankan selain ada layanan pandu juga ada layanan tunda,” papar Agustinus. 

Agustinus menambahkan, jembatan Rumpiang sebagai objek yang sangat vital tentunya harus dijaga sebaik-baiknya dari resiko lalu lintas perairan di bawahnya. “Apalagi sering terjadi tongkang tabrak tiang pengaman jembatan Rumpiang atau pander,” ungkapnya. 

Di sisi lain, dengan diselenggarakannya layanan tunda di bawah jembatan Rumpiang maka akan ada potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Kita contoh Kota Samarinda yang telah terapkan tunda bagi kapal yang lewati jembatan Mahakam. Satu kapal yang melintas dikenakan biaya layanan 15 juta. Bayangkan berapa PAD yang diterima jika ada 30 kapal melintas perharinya, ” tambah Agustinus. 

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Batola Joko Sumitro sampaikan penyelenggaraan layanan penundaan dan pemanduan ini merupakan gagasan dari Pj Bupati Batola Mujiyat,  Melalui BUP milik daerah yakni PT PBKM. 

“Tentunya harus disepakati dahulu oleh Indonesian National Shipowners Association atau INSA yang kemudian disahkan oleh Kementerian Perhubungan, ” papar pria yang akrab disapa Joko ini. 

BACA JUGA: Terinspirasi Jembatan Rumpiang, Ada Rahasia di Antologi Puisi EBTAM

Tambahnya, jika melihat Kota Samarinda rata-rata ada 30 kapal perhari dengan biaya Rp 15.000.000 maka perbulan bisa meraup Rp. 13,5 miliar. “Ada biaya operasional yang diperhatikan, terlebih jika kapal tunda yang digunakan merupakan sewaan, ” tambahnya. 

KSOP sendiri mensyaratkan PT PBKM menyediakan minimal 3 kapal tunda baik itu milik sendiri maupun sewa. Melihat peluang meningkatkan PAD ini, Penjabat Bupati Mujiyat meminta Dishub dan PT PBKM untuk segera menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan. 

Selain untuk menjaga objek vital jembatan Rumpiang dan meningkatkan PAD, layanan pandu dan tunda ini juga berpeluang membuka lapangan kerja baru.(jejakrekam)

Penulis Asyikin
Editor Ahmad Riyadi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.