Oleh : Naufal Arifin
SIANG itu, saat antre di Bank BNI Banjarbaru, istri mengingatkan saya untuk membeli kue Amanda pesanan anak kami.
SAAT itulah, saya akhirnya bisa menikmati jembatan penyeberangan orang (JPO) membentang di atas Jalan A Yani Km 34, Loktabat, Banjarbaru itu. Ya, JPO satu-satunya yang ada di ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang kini disandang oleh Banjarbaru, usai dipindah statusnya dari Kota Banjarmasin.
Istri saya pun berkata daripada melintas ke ruas jalan yang terbilang ramai lalu lintasnya, lebih baik menyeberang lewat JPO. Jalan kaki menapaki tangga demi tangga yang terbilang cukup tinggi dan curam di JPO 2, sebab rencananya model JPO berbeda akan dibangun lagi di ruas Jalan A Yani Km 23, dekat Ponpes Al Falah Banjarbaru.
BACA : Banjarbaru Sudah Punya JPO, Bagaimana Kelanjutan Rencana 5 Titik JPO Di Kota Banjarmasin?
Wah, seru sepertinya kata istri saya saat naik JPO. Setelah memutuskan untuk naik ke JPO, baru beberapa langkah saja sudah ngos-ngosan. Mungkin karena tinggi JPO lebih dari 4 meter, jadi perlu kerja keras untuk menapaki setiap tangga JPO tersebut.
Tapi semua terbayar dengan satu atau dua jepretan foto untuk di-upload di media sosial kata istri saya. Dasar wanita, hobinya memang foto-foto, begitu saya berguman di hati. Paling-paling satu kali foto di tempat yang sama, sisanya nggak mau lagi.
BACA JUGA : Diresmikan Walikota, JPO Banjarbaru Dua Bakal Dilengkapi Kamera CCTV
Usai naik, ternyata saat turun meniti tangga juga rada capek. Begitu kata istri saya. Ternyata, ada lagi saat mengerjakan fasilitas untuk penyandang disabilitas, khususnya yang menggunakan kursi roda. Saya pun kaget dibuatnya? Hah, kursi roda!! Apa gak salah??? Melihat akses jalannya yang sangat curam tersebut, saya berpikir mana mungkin bisa mendorong kursi roda ke atas, bukan malah jadi jembatan penyeberangan orang, tapi malah bisa jadi jembatan penyeberangan maut.
BACA JUGA : Tangga JPO Banjarbaru Dua Masih Terlalu Curam Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra
Dari sini saya berpikir, ternyata kebijakan publik itu harus didasari kebutuhan publik. JPO yang menghabiskan anggaran dari APBD Banjarbaru kabarnya hampir Rp 5 miliar apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari publik? Benar saja, banyak siswa SMP yang menyeberang di JPO, tapi seberapa banyak siswa yang melintas di sana? Ya, bisa dihitung apakah 10, 100, 1.000 siswa? Dan seberapa sering orang yang melintasi JPO tersebut? Apakah satu orang per jam, atau misalkan 10 orang per jam atau malah 1.000 orang/jam?
BACA JUGA : Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru Ingatkan Fungsi Utama JPO Bukan Untuk Objek Wista
Kalau anggaran sebesar itu bisa direlokasikan benar-benar untuk masyarakat yang insfrastrukturnya masih jauh tertinggal. Ambil contoh, di Kampung Pembataan Kecamatan Liang Anggang, terakhir kali melihat kondisi jalan di sana selepas hujan, jalan banyak yang rusak dan genangan air di mana-mana.
Kondisi itu pun sudah berlangsung cukup lama, padahal kalau saja dari anggaran Rp 5 miliar itu dialokasikan satu Rp 1 miliar, untuk jalan di sana, maka berapa banyak warga Pembataan yang mendapat manfaatnya. Tentu pasti jalan tersebut dilewati oleh ratusan bahkan ribuan warga setiap harinya, bakal mulus.
BACA JUGA : Desainnya Ikonik, JPO Banjarbaru Berubah Jadi Destinasi Wisata Malam Warga Ibukota Kalsel
Atau dana tersebut untuk membantu pelatihan usaha, pendampingan dan permodalan warga yang prasejahtera. Tentu saja, maka berapa banyak warga yang terbantu, Rp 1 miliar saja dialokasikan, dibagi misal setiap warga Rp 1.000.000 maka bisa untuk 1.000 warga yang merasakan manfaatnya. Kalau misalkan Rp 5 miliar, maka bisa menyerap 5.000 warga prasejahtera.
Sekali lagi kebijakan publik harus didasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya kebutuhan, tapi terkesan adalah tampilan pemerintah. Pikiran saya kemudian buyar, begitu istri saya datang menggoyang-goyangkan tangan saya dari lamunan soal JPO yang kini jadi kebanggaan warga Kota Idaman Banjarbaru.(jejakrekam)
Penulis adalah Warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan