MERANGSANG pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 lalu, berbagai strategi dilancarkan Walikota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin. Hal itu dibuktikan dengan catatan sejarah baru, sekaligus memuncaki urutan pertama capaian tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.
BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis laju pertumbuhan ekonomi di Banjarbaru pada tahun 2022 menyentuh angka 7,93 persen. Hasil penghitungan sistem neraca regional ini menujukan laju pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota Kalsel dan melompat tinggi melampaui 12 Kabupaten/Kota lainnya.
Menyusul pertumbuhan ekonomi tertinggi diurutan kedua ialah Kota Banjarmasin dengan capaian 5,69 persen dan diurutan ketiga Kabupaten Tanah Bumbu dengan capain 5,45 persen. Kemudian di urutan keempat Kabupaten Tabalong dengan capaian 5,30 persen dan Kabupaten Balangan dengan capaian 5,24 persen.
BACA : Catat Sejarah Baru, Pertumbuhan Ekonomi Banjarbaru Sentuh Angka 7,93 Persen
Faktanya, secara umum angka pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah di Provinsi Kalsel mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2021 silam. Kondisi yang sebenarnya cukup masuk akal mengingat pada tahun 2022, badai pandemi Covid-19 perlahan mulai mereda sehingga roda perekonomian mulai kembali berjalan.
Tanda tanya besar justru merujuk atas fenomena petumbuhan ekonomi yang terjadi di Banjarbaru yang masih sulit dipercaya.
Berdasar data BPS, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Banjarbaru tercatat 3,33 persen yang berarti pada 2022 tadi telah terjadi kenaikan signifikan mencapai 4,6 persen.
Kepala BPS Kota Banjarbaru, Arih Dwi Prasetyo memaparkan, empat besar komponen pendukung perekenomian Kota Banjarbaru sepanjang tahun 2022 diantaranya transportasi dan pergudangan, konstruksi, hingga perdagangan.
BACA JUGA : Kemendagri Sebut Realisasi Pendapatan Banjarbaru Tertinggi Di Indonesia
“Transportasi dan pergudangan sebesar 26,20 persen, konstruksi sebesar 13,74 persen, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda Motor sebesar 10,79 persen. Komponen pendukung lainnya berasal dari administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 10,37 persen,” katanya, Jumat (3/3/2023).
Menurut Arih, telah terjadi banyak perubahan pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Hal ini nampak dari semakin beragamnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang tentunya akan membawa perubahan pada struktur ekonomi daerah.
“Perekonomian Kota Banjarbaru dilihat dari besaran PDRB, dimana selama tahun 2022 Kota Banjarbaru telah mampu menghasilkan nilai tambah bruto sebesar 11,788 trilyun rupiah, yang jika dilihat harga konstan sekitar 6,23 trilyun rupiah,” terang Arih Dwi Prasetyo.
Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru sebesar 7,93 persen menjadi angka tertinggi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu sejak beralihnya status kota administratif menjadi kota pada 1999 silam.
BACA LAGI : Ancaman Krisis Pangan 2023 Di Depan Mata, Harga Beras Terus Melonjak Naik
Era kepemimpinan Walikota Aditya bersama Wakilnya Wartono memang membuktikan banyaknya perubahan signifikan yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat Banjarbaru.
Kendati demikian, tantangan Pemkot Banjarbaru ke depannya juga telah menanti seiring munculnya sinyal perlambatan ekonomi. Salah satunya yang kini terjadi ialah inflasi kenaikan harga bahan pokok.
Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin tak menampik bahwa situasi inflasi tengah terjadi di Kota Banjarbaru. Perlawanan Pemkot Banjarbaru, ujarnya melalui penyaluran bantuan beras hingga pelaksanaan program Pasar Murah di 5 kecamatan menjadi upaya demi menanggulangi situasi tersebut.
“Itu benar. Kedepannya ada berbagai tantangan yang akan menahan laju pertumbuhan ekonomi Banjarbaru. Untuk menangani inflasi saat ini, kita melaksanakan pembagian beras dan pelaksanaan Program Pasar Murah. Semoga situasi saat ini bisa segera teratasi,” ucap Aditya.
Tidak meremehkan dampak inflasi, Aditya tegaskan hal itu menjadi yang patut digaris bawahi. Oleh karenanya, Aditya menuturkan bahwa dirinya tak ragu merombak kebijakan anggaran untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat.
“Kita tidak ingin terlena kinerja perkonomian sesaat. Inflasi jika tak ditangani serius, bukan tidak mungkin dampaknya akan menjadi gejolak ekonomi dan sosial. Untuk itu pengadaan beras kita tambah lagi menggunakan dana BTT. Sesegera mungkin beras ini akan salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tuntas walikota.(jejakrekam)