Respons Tuntutan Kenaikan Tunjangan BPD, Bupati Barito Utara Klaim Sudah Proporsional

0

BUPATI Barito Utara H Nadalsyah merespons tuntutan kenaikan tunjangan yang diajukan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).

DIALOG ini dihelat di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Jalan A Yani, Muara Teweh, Rabu (1/3/2023).

Bupati Nadalsyah tak sendiri. Dia didampingi Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos-PMD), Eveready Noor dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barito Utara, Jufriansyah.

Sekretaris Abpednas Barito Utara, Supriadi mengatakan tuntutan kenaikan tunjangan ini menjadi aspirasi anggota BPD, karena membandingkan dengan daerah tetangga yang lebih tinggi. “Kami juga meminta agar Pemkab Barito Utara bisa menganggarkan dana untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Ketua BPD Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei ini.

BACA : Bandingkan Dengan Daerah Tetangga, Ratusan Anggota BPD Se-Barito Utara Tuntut Kenaikan Uang Tunjangan

Menurut dia, ketika ikut program jaminan kesehatan dan ketenagaan BPJS, tunjangan yang diterima para anggota BPD tidak kena pangkas. “Sebab, selama ini dana operasional BPD masih kurang. Besar harapan kami, aspirasi Abpednas ini diterima oleh Bupati Barito Utara,” kata Supriadi.

Sementara itu, Kepala BPKAD Barito Utara Jufriansyah mengatakan untuk dana jaminan BPJS, sepatutnya diusulkan melalui alokasi dana desa (ADD), bukan dibebankan ke APBD.

“Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Kesehatan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa, terutama non aparatur sipil negara (ASN) yang ditanggung dan dianggarkan,” tegas Jufriansyah.

BACA JUGA : Bupati Barito Utara Sampaikan Daftar Prioritas Pembangunan Pada Musrenbang RKPD Provinsi Kalteng

Sementara itu, Bupati Nadalsyah menegaskan tunjangan yang diterima anggota BPD se-Barito Utara sudah proporsional, dibandingkan daerah lainnya.

“Bahkan, pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan bagi tunjangan anggota BPD. Kita harus sadari dengan keterbatasan anggaran, sehingga pembagian dan pengalokasiannyha sudah proporsional sesuai dengan program yang telah direncanakan,” tegas Koyem, sapaan akrab kepala daerah dua periode di Barito Utara ini.

BACA JUGA : Pertanggujawaban APBD Kewajiban Pemkab Dalam Menyampaikan Kepada Masyarakat

Menurut dia, anggaran operasional BPD di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, justru Barito Utara yang tertinggi dibanding daerah lain. “Anggaran operasional BPD di Barito Utara itu sudah maksimal mencapai Rp 70 juta. Sedangkan, kabupaten lain hanya berkisar Rp 30 juta,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng ini.

Dia berharap agar dengan kondisi yang ada, seluruh anggota BPD dan perangkat desa bisa bergandeng tangan dengan pemerintah daerah. Utamanya, mengawal pembangunan serta memberikan pengabdian yang sebaik-baiknya bagi kemajuan Barito Utara.(jejakrekam)

Penulis Syarbani
Editor Ahmad Riyadi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.