Foto: istimewa
GUBERNUR Kalsel H Sahbirin Noor melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira, mengikuti rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (27/2/2023).
RAKOR yang digelar tiap 2 minggu sekali tersebut, Mendagri meminta agar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dapat melakukan rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi.
Disebutkan, Mendagri beberapa kali turun ikut rapat koordinasi di provinsi, dan sering menemukan provinsi yang belum menyelenggarakan rapat dengan kabupaten/kota tentang inflasi ini.
“Gubernur dapat sekiranya menggelar rapat koordinasi terkait inflasi ini bersama TPID, Forkopimda, Satgas Pangan serta Bupati/Walikota sebulan sekali misalnya,” pinta Mendagri.
Mendagri juga mengimbau kepada Pemerintah Provinsi untuk membantu daerah yang angka inflasinya tinggi, karena provinsi memiliki kemampuan instrumen untuk membantu terutama dalam hal keuangan dan kewenangan.
“Sedangkan untuk yang rendah angka inflasinya mungkin bisa diberi reward oleh provinsi tiap bulan atau tiga bulan sekali, sehingga ada iklim kompetitif di tingkat provinsi,” ungkapnya.
Tito menambahkan, masalah inflasi ini menjadi atensi presiden dan meminta untuk lanjutkan rakor seperti ini karena sangat bermanfaat. Secara umum yang perlu diwaspadai tetap pada maslah beras, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, dan ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan seperti telur ayam ras, daging ayam ras, bawang putih dan ikan kembung.
“Untuk itu setiap daerah agar dapat mengindentifikasi permasalahan masing-masing terutama untuk barang-barang yang mudah berubah harganya karena mekanisme pasar,” katanya.
Mendagri juga berharap gerakan menanam tetap dilakukan, dan pendistribusian bahan pokok dapat dilakukan sesuai target dan tepat sasaran
“Ini adalah pekerjaan kita semua, tanggungjawab dan amanah kita kepada rakyat, karena inflasi menyangkut perut rakyat yang paling mendasar sekali,” pungkasnya.
Adapun berdasarkan data BPS, Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar pulau Sumatera dan Jawa, Kalimantan Selatankhususnya Kabupaten Tapin berpotensi alami kenaikan untuk komoditas beras.
Selain itu Kabupaten Tapin masuk dalam 10 besar IPH tertinggi 4,93 persen untuk komoditas beras, minyak goreng dan ayam ras.(jejakrekam)