Bandingkan dengan Daerah Tetangga, Ratusan Anggota BPD se-Barito Utara Tuntut Kenaikan Uang Tunjangan
RATUSAN anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berujuk rasa di Kantor Bupati Barito Utara, Jalan Ahmad Yani, Lanjas, Muara Teweh, Senin (27/2/2023).
MENGENAKAN pakaian hitam-hitam, massa demo yang tergabung dalam Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) ini mengusung tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan lewat tunjangan yang layak kepada Pemkab Barito Utara. Hal ini terlihat dari beberapa spanduk yang dibawa massa.
Dikawal ketat personel gabungan Polres Barito Utara dan TNI, massa sebelumnya bergerak dari Rumah Betang Tambau di Jalan Pramuka, yang hanya berjarak ratusan meter dari pusat pemerintahan daerah di Muara Teweh.
Massa aksi dari kalangan ditemui Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra guna mendengar aspirasi para anggota BPD tersebut. Aksi unjuk rasa berjalan tertib, bahkan perwakilan anggota BPD bisa berdialog dengan Wabup Sugianto Panala Putra.
BACA : Bupati Barito Utara Sampaikan daftar Prioritas Pembangunan Pada Musrenbang RKPD Provinsi Kalteng
Koordinator aksi Abpednas Barito Utara, Supriadi mengungkapkan awalnya dalam aksi turun ke jalan akan diikuti 557 anggota, namun yang hadir hanya sekira 350 orang.
“Kami semua menuntut agar pemerintah daerah segera menaikkan tunjangan. Sebab, uang tunjangan yang selama ini diterima tidak cukup. Minimal harus sama dengan daerah yang lain,” ucap Supriadi, dalam orasinya.
Kenaikan tunjangan yang dituntut adalah sebesar Rp 500 ribu per bulan, termasuk pula asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan lewat program BPJS yang bisa ditanggung oleh Pemkab Barito Utara.
BACA JUGA : DPRD Barito Utara Sampaikan Pokok Pikiran Dalam Forum Perangkat Daerah
Dia merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Barito Utara Nomor 25 Tahun 2020 diatur besaran tunjangan BPBD dengan komposisi ketua dibayar Rp 1.250.000, wakil ketua Rp 1.050.000, sekretaris Rp 950.000, dan anggota hanya Rp 900 ribu per bulan.
“Bandingkan dengan Kabupaten Barito Selatan, untuk jabatan ketua BPD dibayar Rp 1.815.000, wakil ketua Rp 1.615.000, sekretaris Rp 1.500.000 dan anggota Rp 1.200.000,” papar Supriadi.
Daerah tetangga lainnya yang jadi rujukan para pendemo adalah Kabupaten Barito Timur dan Murung Raya, dengan alokasi tunjangannya jauh di atas Barito Utara.
BACA JUGA : Pertanggujawaban APBD Kewajiban Pemkab Dalam Menyampaikan Kepada Masyarakat
Merenspons tuntutan massa Abpednas Barito Utara, Wabup Sugianto Panala Putra mengatakan akan segera mengkaji hal tersebut.
“Saya harap bersabar dulu. Beri kami waktu dan kesempatan untuk segera menggelar rapat bersama dengan dinas yang membidangi masalah ini,” kata mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Barito Utara ini,
BACA JUGA : Khawatir Imbas Inflasi Sampit-Palangka Raya ke Muara Teweh, Bupati Nadalsyah Kumpulkan Anak Buahnya
Sementara itu, usai audensi dengan Wabup Sugianto Panala Putra, Ketua Abpednas Barito Utara, Imran Rosadi mengungkapkan ada kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan itu.
“Kami beri tempo 10 hari bagi Pemkab Barito Utara untuk segera mengkaji serta menindaklanjuti tuntutan kenaikan kesejahteraan bagi anggota BPD,” kata Imran Rosadi.(jejakrekam)