Foto: istimewa
PEMERINTAH Kabupaten Banjar harus menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja keuangan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.
HAL itu diungkapkan oleh Kepala BPKP Kalimantan Selatan Rudy M Harahap, ketika membuka Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) ke para pegawai Pemerintah Kabupaten Banjar, Senin (30/1/2023).
Pembukaan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar mewakili bupati, Direktur Utama Bank Kalsel, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
BACA: BPK RI Perwakilan Kalsel Serahkan LHP Tahun 2021 kepada Pemkab Banjar
Rudy meminta, agar peserta yang terdiri dari fungsi keuangan, perencana, dan bendahara tidak hanya terpaku dengan administrasi, tetapi dapat menjadi agen perubahan. “Para pengelola keuangan harus bisa memaknai kebijakan dan regulasi yang baru muncul sebagai risiko yang harus dimitigasi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, di tahun 2022 Kabupaten Banjar meraih opini WTP di LKPD. Meskipun begitu, terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan, seperti skor LPPD 1,328. SAKIP nilai B, skor MCP 89, serta skor penilaian cepat SPIP terintegrasi.
Dijelaskannya, lewat aplikasi FMIS, Pemerintah Kabupaten Banjar akan mampu menerapkan alat kendali keuangan dan memitigasi resiko turunnya kualitas opini LKPD.
FMIS sendiri adalah perubahan dari aplikasi SIMDA yang berbasis desktop menjadi berbasis web. Aplikasi berbasis web ini terdiri dari tiga komponen utama yang independen, yaitu komponen klien, aplikasi server, dan database.
“Berbeda dengan aplikasi desktop, aplikasi berbasis web akan melalui perantara, yaitu web server sehingga dari sisi database lebih terjaga,” jelas Rudy.
Dampak positifnya, apabila aplikasi FMIS sudah berjalan, peran APIP juga harus berkembang. Artinya, pengawasan mereka terhadap belanja dan monitoring keuangan harus sejalan.
Pada kesempatan itu, ia juga mengungkapkan saat ini juga tengah dikembangkan aplikasi Continuous Auditing Countinuous Monitoring (CACM), yaitu tools untuk manajemen ataupun APIP dalam melakukan pengawasan secara terus-menerus.
CACM sendiri dibuat berbeda dengan audit konvensional yang dapat memberikan nilai tambah continuous assurance. Hal ini dilakukan dengan audit secara berkelanjutan, yang meliputi pengendalian dan penilaian resiko.
BACA JUGA: Sorot Belanja Pegawai Tinggi, BPKP Kalsel Catat 4 Kabupaten Berisiko Gagal Capai Target PAD 2022
Rudy juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Banjar agar membuat program yang sejalan dengan moto daerahnya, yaitu ‘MANIS: Maju, Mandiri, dan Agamis’.
“Bupati dapat memberikan reward sebagai dorongan positif, seperti umroh gratis kepada tiga pegawai setiap tahunnya untuk pengelola keuangan terbaik atau dengan kategori lainnya,” sarannya.
Hal tersebut bisa menjadi ajang kompetitif pegawai dalam membangun Kabupaten Banjar semakin maju dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.(jejakrekam)