Ikuti Rakornas, H Supian HK Sampaikan Lima Amanat Presiden Joko Widodo Untuk Warga Banua

0

PRESIDEN Joko Widodo mengundang Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Centre (SICC), Selasa (17/1/2023).

RAKORNAS juga dihadiri oleh para menteri, kepala daerah se-Indonesia serta pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), tak terkecuali Supian HK selaku Ketua DPRD Kalsel.

Usai mengikuti Rakornas, H Supian HK menyampaikan kembali amanat Presiden Joko Widodo, yang terdiri dari 5 poin penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

BACA: Rakornas Secara Virtual, Pesan Penting Jokowi Terkait Penanggulangan Bencana

“5 poin penting itu yakni, terkait meningkatkan investasi, menurunkan angka stunting, meningkatkan PAD, meningkatkan SDM, serta pengelolaan SDA,” tutur Sekretaris Partai Golkar ini.

Menjelaskan peningkatan investasi, H Supian HK mendorong warga Banua untuk lebih inovatif dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan promosi investasi, agar para investor baik luar maupun dalam negeri mau berinvestasi.

“Untuk itu daerah perlu menggunakan metode yang inovatif untuk mendukung upaya menawarkan peluang investasi yang ada. Sebuah proyek investasi daerah harus memberikan paket informasi yang lengkap, konektivitas yang jelas serta keuntungan yang didapatkan oleh pihak investor,” ungkapnya.

Menuju poin kedua, tentang upaya menurunkan angka stunting (anak gagal tumbuh) di Indonesia, terutama Kalimantan Selatan. H Supian HK berharap akan kesungguhan dan kerja keras untuk menurunkan persentase stunting.

“Anak-anak merupakan penentu masa depan Indonesia. Jika anak-anak Indonesia terutama Kalsel tumbuh sehat dan cerdas, maka dapat semakin mudah bersaing dengan generasi penerus dari negara lain. Tapi kalau anak kita stunting, gizinya tidak baik, nutrisinya tidak tercukupi, maka nanti untuk bersaing dengan negara lain akan sangat kesulitan,” ucapnya.

BACA JUGA: Tak Hanya Mampu di Bidang Penanganan Bencana, Baguna se-Kalsel Diminta Bantu Atasi Stunting

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), diakui bahwa Kalimantan Selatan sempat mengalami penurunan akibat pandemi covid-19. Hal tersebut merujuk kepada ekonomi di masa pandemi yang masih tidak menentu.

Sejumlah pendapatan asli daerah setelah anggaran perubahan menurun, mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain sebagainya. Dia mengaku menyadari turunnya pendapatan asli daerah disebabkan adanya beberapa kebijakan relaksasi pungutan pajak akibat pandemi covid-19, sehingga pungutan tidak bisa diminta 100 persen.

Pihaknya mengapresiasi upaya Pemprov Kalsel dalam meningkatkan PAD, meski situasi pandemi masih berlangsung. Namun dirinya juga menyarankan kepada tim anggaran pemerintah daerah, untuk meminta setiap SKPD berinovasi dalam hal peningkatan PAD.

“Jadi kami semua menyarankan kepada tim TAPD semua SKPD itu harus berinovasi bagaimana caranya untuk menaikan PAD, jadi harapan kami untuk tahun depan PAD kita agak menaik,” ujarnya.

BACA JUGA: Tingkatkan PAD, Komisi II DPRD Kalsel Sambangi Samsat Manyar Surabaya Timur

H Supian HK menambahkan, pihaknya akan membantu untuk mengawal sektor-sektor khusus, untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dirinya juga siap untuk memberikan saran dan masukan jika terdapat permasalahan atau kendala dalam upaya peningkatan PAD.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tantangan besar. Bonus demografi dan perubahan industri di era digital yang disebut dengan revolusi industri 4.0 memaksa pemerintah untuk segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.

Upaya peningkatan kualitas SDM di Kalsel mutlak perlu segera dilakukan untuk dapat menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Era globalisasi yang tidak dibatasi secara geografis dan negara, membuat SDM yang ada harus selalu meningkatkan kualitas dirinya agar tidak tertinggal dari yang lain.

“Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi adalah SDM. Rendahnya kualitas SDM dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja dan dalam proses produksi,” ujarnya.

BACA LAGI: Bicara di Forum Mahasiswa FISIP ULM, Uhaib As’ad Beber Fakta Carut Marut Tata Kelola SDA

Poin terakhir dari amanat presiden terkait Sumber Daya Alam (SDA), untuk dapat dikelola dengan sebaik-baiknya agar menjadi sumber daya yang bermaanfaat dan bukan menjadi sumber bencana.

“Sebab tujuan pengelolaan sumber daya alam adalah melestarikan dan menjamin resiko ketersediaan sumber daya, meningkatkan dan melestarikan mutu kehidupan manusia, mengurangi resiko bencana alam, memenuhi kebutuhan generasi sekarang secara maksimal, serta meningkatkan pendapatan per kapita penduduk,” pungkasnya.(jejakrekam)

Penulis Asyikin
Editor Ahmad Riyadi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.