BELAJAR dari pengalaman penggunaan ‘uang rakyat’ bersumber dari APBD, Ketua LSM Masyarakat Memerpedulikan Fungsi Sungai (Mamfus), Anang Rosadi Adenansi meminta agar Pemkot Banjarmasin bisa berhemat.
TERLEBIH lagi, pada APBD Banjarmasin tahun anggaran 2023 ini sudah menembus angka Rp 2,5 triliun, sehingga lebih besar dibanding APBD-APBD tahun sebelumnya.
“Pemkot Banjarmasin harus bisa berhemat dan cermat dalam menentukan kebijakan pembangunan. Utamanya yang menyangkut kepentingan publik,” ucap Anang Rosadi Adenansi kepada jejakrekam.com, Minggu (1/1/2023).
Menurut dia, belajar dari pengalaman pemanfaaatan item-item anggaran bersumber dari APBD Banjarmasin 2022 lalu, kesan boros anggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan sangat mengemuka. Bahkan, jadi sorotan publik.
BACA : Rekomendasi Penghentian Proyek Dermaga Apung Masih di Tangan Ketua DPRD Banjarmasin?
“Bisa diambil contoh soal sudut panjang konstruksi. Lihat saja, pada pembangunan drainase dan trotoar yang menggunakan besi tulangan justru melampaui batas normal,” tutur insinyur lulusan Universitas Jayabaya Jakarta ini.
Anang Rosadi Adenansi yang juga Ketua DPW Gerakan Jalan Lurus (GJL) Kalimantan Selatan mengatakan pemerintah kota harus berhitung cermat dalam menentukan biaya pembangunan, sehingga bisa lebih hemat tanpa mengurangi kaidah kekuatan konstruksi.
BACA JUGA : Dibahas Maraton dan Alot, Porsi APBD Banjarmasin 2023 Disepakati Tembus Angka Rp 2,5 Triliun
“Saya amati di lapangan, justru pengerjaan drainase dan trotoar terkesan kuat asal-asal. Tanpa menghitung sudut elevasi atau kemiringan yang bisa menjadi saluran air untuk menuju daerah tereendah,” tutur Anang Rosadi.
Sebab, kata dia, membangun jaringan drainase bukan hanya memperlebar volume atau daya tampung air, tapi harus bisa mengalirkannya ke saluran utama, yakni sungai-sungai yang ada di Banjarmasin.
“Fakta yang terlihat, walau jaringan drainase sudah dibenahi, ternyata saat hujan turun, masih terdapat genangan air. Sebut saja di kawasan Jalan A Yani, Jalan Pahlawan, dan lainnya,” tutur Anang Rosadi.
BACA JUGA : Silpa APBD Banjarmasin 2021 Capai Rp 198 Miliar, BPK Perwakilan Kalsel Beri Catatan
Selain itu, kata dia, saluran drainase yang tersumbat akibat plastik, sampah, pasir serta endapan menandakan tidak ada kontrol yang berkelanjutan dari pengampu kebijakan.
“Anehanya lagi, aksi pencurian terhadap tutup drainase juga marak. Inilah mengapa saya berharap ke depan, pemerintah kota punya program pengawasan yang ketat terhadap fasilitas publik,” kata Anang Rosadi.
Mantan anggota DPRD Kalsel ini menegaskan sebagai warga Banjarmasin juga prihatin dengan kebanggaan Walikota Ibnu Sina dengan hadirnya dermaga atau jembatan apung di kawasan Jembatan Dewi.
BACA JUGA : Penyebab Banjir, Pakar Intakindo Sebut Fungsi Drainase di Banjarmasin Jadi Penampung Air
Padahal, menurut dia, proyek bersumber dari APBD Banjarmasin lewat pengguna anggaran Dinas PUPR menelan dana cukup besar Rp 4,5 miliar.
“Sebenarnya, kalau diukur secara teknis, cukup ratusan juta sudah bisa terbangun. Bahkan, bisa menggunakan paralon, drum atau pelat apung, bukan model yang diterapkan sekarang,” kritik Anang Rosadi.
Masih menurut dia, penggunaan uang rakyat harus ekstra hati-hati, bahkan harus mengutamakan isyarat nurani, karena bentuk pertanggungjawaban bukan hanya administrasi dan hukum, tapi juga kepada rakyat.
BACA JUGA : Berharga Rp 2 Juta per Unit, Belasan Penutup Drainase di Banjarmasin Kembali Raib Dicuri Maling
“Ini amanat yang berat bagi para pemimpin. Jangan sampai ada kesan mengakali anggaran, karena sudah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Padahal, bisa saja dianggap bersih, tapi dapat pula diplesetkan menjadi wajar tapi palsu,” sindir Anang Rosadi.
Kata dia, dengan kondisi perekonomian masyarakat yang mulai pulih pasca dua tahun dihantam pandemi Covid-19, maka penggunaan uang rakyat harus benar-benar tepat sasaran, bukan malah dihambur-hamburkan dengan pemborosan pada kebiajakn pembangunan di kota.(jejakrekam)