ANGKA realisasi investasi di Kota Banjarbaru melambung pesat pada periode triwulan III atau tepatnya Januari – September 2022.
BERDASARKAN data Dinas PMPTSP Banjarbaru, realisasi investasi hingga pada September 2022 telah menyentuh di angka Rp 543,4 miliar. Realisasi ini bahkan telah jauh melampaui dari target ditentukan yang hanya sebesar Rp 130 miliar.
Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi investasi tahun ini tak terbendung dengan peningkatan hampir 400 persen. Sebab pada 2021 realisasi investasi hanya mencapai Rp 146,7 miliar.
BACA : Kurun Waktu 5 Bulan, Omzet Dekranasda Banjarbaru Sentuh Angka Rp 1 Miliar
Dimana, diketahui capaian angka tersebut merupakan capaian tertinggi yang belum pernah terjadi dalam dua tahun terakhir.
Dengan angka tersebut menunjukkan besarnya minat investor luar daerah untuk membuka dan mengembangkan usaha di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yakni di Kota Banjarbaru.
“Alhamdulillah tahun ini realisasi investasi kita sangat tinggi sebesar 543,4 miliar rupiah. Meningkat 400 persen dibandingkan tahun 2021. Realisasi ini belum terhitung di triwulan ke empat karena baru dirilis Kementerian Investasi pada Januari 2023,” kata Kepala Dinas PMPTSP Banjarbaru, Rahmah Khairita, Jumat (23/12/2022).
BACA JUGA : Hadiri Grand Opening Dekranasda Banjarbaru, Kemendag RI Ingin Jalin Kolaborasi
Capaian Rp 543,4 miliar ini terbesar berasal dari PMA (penanaman modal asing) dan PMD (penanaman modal dalam negeri). Secara rinci, untuk capaian modal asing di Banjarbaru sebesar Rp 164,3 miliar dan modal dalam negeri mencapai Rp 379 miliar.
Sementara itu, Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, menuturkan peningkatan realisasi investasi yang cukup luar biasa ini disebabkan beberapa faktor. Mulai dari SKPD terkait yang sangat responsif, kawasan strategis maupun status Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pemko Banjarbaru selalu berupaya mempertahankan dan memfasilitasi setiap para investor yang datang. Kawasan kita juga strategis karena jalur lintas daerah serta memiliki bandara internasional. Serta tentunya status Ibu Kota Provinsi yang sekaligus menjadi daerah penyanggah utama Ibu Kota Negara yang akan pindah ke Kalimantan Timur,” pungkasnya.(jejakrekam)