Dukung IDI, DPRD Kalsel Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

0

KOMISI IV mendukung penolakan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law (RUU Kesehatan Omnibus Law) dan akan disampaikan ke Komisi IX DPR RI di Jakarta.

HAL tersebut disampaikan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalsel  M. Luthfi Saifuddin, dalam Audiensi dengan Organisasi Profesi Kesehatan terkait adanya Rancangan Undang – Undang (RUU) Omnibus Law.

Menurut Luthfi yang pada saat itu ditemani bersama Anggota Komisi IV Wahyudi Rahman mengungkapkan, baru mendengar terkait pasal – pasal Omnibus Law yang dihilangkan, Omnibus Law ini sebenarnya bagus karena merupakan penggabungan undang – undang supaya lebih efisien.

BACA : Memastikan Restorative Justice dan APS Non Litigasi dalam Pidana Medis Akibat Kelalaian Nakes dalam RUU Kesehatan Omnibus Law

“Kami baru mendengar terkait pasal – pasal yang memang merugikan, karena pada prinsipnya saya tidak pernah anti pada Omnibus Lawnya, tapi pasal – pasal yang dirubah mungkin dikebiri atau dihilangkan, ini yang harus kita lawan,” ucapnya.

Omnibus Law, lanjut Lutfi maksudnya pasti baik penggabungan, supaya lebih efektif dan efisien seperti itu. Sama seperti waktu Omnibus Law Ketenaga kerjaan.

Menurut dia, yang kita tolak itu kan bukan kebijakan untuk menggabungkannya UU ini, tapi hal – hal pasal – pasal yang dihilangkan, karena sejatinya bahwa penggabungan undang – undang harus ini harus memiliki manfaat lebih.

BACA JUGA : Kontipasi Regulasi Virtual Hospital dan Telemedicine: Revisi UU Pradok Sebuah Harapan?

“Kami bisa memahami dan kami sepakat, akan kami sampaikan amanat teman – teman ke Komisi IX di Jakarta,” tambahnya lagi.

Sementara itu, dr Sigit, juru bicara organisasi profesi kesehatan mengatakan, RUU ini dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan mengorbankan hak kesehatan rakyat.

“Ini ada 3 point dari kami sampaikan pertama, menolak RUU kesehatan dengan metode Omnibus Law dan mendesak pimpinan DPR RI agar RUU dikeluarkan dari prolegnas prioritas.

Sedangkan yang kedua, ucapnya menolak liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan yang akan mengorbankan hak kesehatan rakyat selaku konsumen kesehatan.

“Menolak adanya pelemahan profesi kesehatan dan penghilangan peran-peran organisasi profesi. Ini adalah poin ketiga,” pungkansya.(jejakrekam)

Penulis Humas DPRD Kalsel
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.