Oleh : Ir H Sukhrowardi, MAP
PEMBANGUNAN kesehatan merupakan bidang pembangunan yang juga sangat menentukan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Bahkan, dalam konstitusi khususnya UUD NKRI 1945, jelas mengatur sebuah kewajiban bagi negara.
SEBAB, dalam tubuh yang sehat, tumbuh dan berkembang pula sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebagaimana frasa Latin, Mens Sana in Corpore Sano, dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat.
Hal ini tentu berkelindan dengan status Banjarmasin sebagai kota perdagangan, wisata, dan pendidikan dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi di Kalsel, tentu kebutuhan pelayanan kesehatan prima menjadi sebuah keniscayaan.
BACA : Sempat Jadi Wabah, Kini Penderita Skabies di RT 07 dan RT 08 Alalak Utara Berangsur-angsur Pulih
Untuk itu, arah arah pembangunan bidang kesehatan yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, jelas tidak hanya bertumpu pada persoalan fisik. Apalagi, bersifat menunggu. Jika ada kejadian, misalnya wabah penyakit menular baru instansi berwenang dan bertanggungjawab ini sibuk menanganinya.
Berdasar data yang ada saat ini, saat ini di Kota Banjarmasin sudah berdiri 28 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang mengcover pelayanan kesehatan di 52 kelurahan dan 5 kecamatan. Jika dihitung rata-rata, ada 5 hingga 6 puskesmas tersebar di tiap kecamatan. Ini belum termasuk puskesmas pembantu (pustu).
BACA JUGA : Puluhan Warga Alalak Utara Diserang Skabies, Kepala Dinkes Banjarmasin Sebut Akibat Lingkungan Tak Sehat
Sudah saatnya, aparat atau tenaga kesehatan bisa memetakan di semua wilayah kelurahan atau rukun tetangga (RT) tentang perilaku hidup masyarakat. Apakah mereka sudah memahami atau menjalankan prinsip perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Kejadian wabah penyakit gatal-gatal atau kudis yang terjadi di kawasan Alalak Utara terutama di dua RT yakni RT 07 dan RT 07 di Kecamatan Banjarmasin Utara beberapa hari terakhir ini, misalnya sudah sepatutnya harus tahu sebabnya. Mengapa dan ada apa di sana? Walaupun mungkin sudah ditangani sekarang, tapi harus diberi pengertian (edukasi) secara kontinyu kepada warga bagaimana prinsip PHBS itu dijalankan.
BACA JUGA : Keluhkan Kulit Gatal-Gatal, Relawan Eco Enzyme Nusantara Semprot Kawasan Pekapuran Raya
Inilah mengapa puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan utama dan pertama bagi warga masyarakat harus benar-benar difungsikan secara maksimal. Tentu saja, puskesmas harus diisi tenaga-tenaga kesehatan yang profesional. Sehingga dengan begitu puskesmas benar-benar mampu melayani warga masyarakatnya di masing-masing wilayahnya.
Jika mengaca ke Perda Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Kota (SKK) Banjarmasin, pada intinya menghendaki aktivitas penyelenggaraan kesehatan dilakukan bersama pemerintah, swasta dan masyarakat. Ini ditambah, alokasi anggaran kesehatan di APBD Kota Banjarmasin juga tergolong cukup tinggi hingga menyentuh angka Rp 600 miliar.
BACA JUGA : Anggaran Disdik-Dinkes Terbesar, DPRD Banjarmasin Kawal Rencana Jembatan Sei Jingah Bisa Terwujud
Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Kota (SKK) Banjarmasin harus benar-benar bisa diwujudkan implementasinya. Sejauhmana upaya kesehatan saat ini diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Tentu saja, kasus skabies atau kudis yang dialami warga Alalak Utara tak boleh terjadi lagi di Kota Banjarmasin.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat dan pendidikan tentu akan terus mengawal segala kebijakan pembangunan kesehatan di kota seribu sungai ini. Tentu, kebijakan kesehatan yang berorientasi pada masyarakat sehat akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.(jejakrekam)
Penulis adalah Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin
Anggota Banggar DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Golkar
Pencarian populer:https://jejakrekam com/2022/11/22/meningkatkan-pelayanan-kesehatan-menuju-masyarakat-sehat-dan-unggul-di-banjarmasin/