WAKIL Bupati Tabalong H Mawardi mengakui, belum maksimalnya peranan pemerintah kabupaten dalam memenuhi hak-hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak.
MESKI demikian, pemerintah kabupaten terus berupaya untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak, terkhusus perlindungan khusus untuk anak.
Salah satu upaya tersebut yakni dengan digelarnya Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dam Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong.
BACA: Anak di Bawah Umur di Tabalong Jadi Korban Perkosaan Pemuda Lampihong
“Digelarnya pelatihan KHA itu kemaren merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di Bumi sarabakawa,” ujar wakil Bupati Tabalong H Mawardi kepada wartawan, Selasa (15/11/2022).
Menurutnya, pelaksanaan KHA ini sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap perlindungan anak agar dapat tumbuh berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
Beberapa tantangan merupakan situasi yang tidak dapat dipungkiri, meskipun berbagai upaya telah dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan sudah dilaksanakan dengan berbasis hak anak diseluruh wilayah.
Demi mengatasi hal tersebut maka diperlukan upaya perlindungan yang menjamin sekaligus menjadi pegangan hidup anak. “Agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” ucapnya.
Perlindungan ini dapat diperoleh melalui lingkungan keluarga sebagai unit terkecil yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam kehidupan anak. “Kualitas keluarga dalam perlindungan anak ini tentunya dapat menggugah setiap individu, orang tua, keluarga, pendidik, masyarakat, dunia usaha, media, pemerintah dan semua pihak akan pentingnya peran, tugas, tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dalam memenuhi hak dan melindungi anak-anak kita,” katanya.
BACA JUGA: Hadirkan KPU, DP3AP2KB Tabalong Buka Wawasan Kaum Hawa Melek Politik
Mawardi mengaku miris, melihat dan mendengar masih adanya kekerasan yang terjadi terhadap anak, terlebih kekerasan seksual.
Karenanya, untuk memaksimalkan perlindungan terhadap anak ini, perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah, keluarga, masyarakat, tokoh agama dan aparat penegak hukum.
“Yang terpenting, pendidikan agama yang harus ditanamkan sejak dini terhadap anak, sehingga kedepan dapat menjadi benteng dan membentuk anak berakhlak dan pribadi yang baik,” pungkasnya.(jejakrekam)