RAPBD 2023 Tanbu Sah, Bupati Zairullah : Dahulukan Kepentingan Rakyat

0

RAPAT Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dalam pengambilan keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 yang digelar Senin (31/10/2022) diwarnai aksi walk out Fraksi Gerindra.

TERKAIT hal itu, Bupati HM Zairullah Azhar tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan fraksi tersebut untuk melakukan aksi walk out (meninggalkan rapat).

Zairullah mengatakan penetapan pengambilan keputusan RAPBD 2023 merupakan sebuah hal yang penting karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat Tanah Bumbu selama satu tahun.

“Saya sedih kalau terjadi penolakan dan membuat APBD 2023 menjadi batal sehingga akhirnya kita didaerah tidak dapat apa-apa, apalagi ini semua demi kepentingan seluruh masyarakat Tanah Bumbu,” ujar Bupati, Selasa (1/11/2022) di Batulicin.

BACA JUGA: DPRD Tanbu Gelar Rapat Paripurna Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023

Kalau pun penolakan tersebut berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RAPBD 2023, Zairullah menyebutkan, surat edaran DAK sudah keluar tetapi untuk besarannya belum. Kalau pun ada sedikit masalah itu bisa diperbaiki, tapi kepentingan masyarakat harus diutamakan.

Bupati mengakui, DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD (Pusat) yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanbu terbatas, sebab itu, pemerintah daerah berusaha meraih PAD dari pemerintah pusat dan itu bukanlah kerja yang mudah tetapi membutuhkan perjuangan yang luar biasa.

Perlu diketahui, tidak semua Kabupaten di Kalimantan Selatan menerima dana DAK itu, namun hanya ada 6 Kabupaten/Kota saja termasuk di dalamnya Kabupaten Tanah Bumbu yang menerima dana DAK terbesar. Dana itulah yang digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Bumi Bersujud.  

Namun dalam rapat paripurna pengambilan keputusan tersebut dari 5 Fraksi DPRD, ada 4 Fraksi yang mendukung agar RAPBD tersebut menjadi APBD 2023.

BACA JUGA: Bupati Sampaikan 3 Raperda di Rapat Paripurna DPRD Tanbu

Menurut Zairullah, pengambilan keputusan RAPBD yang dilakukan prosesnya sangat dinamis. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada saat itu diharapkan menjadi pelajaran semua yang dilakukan hanya semata-mata untuk mendahulukan kepentingan masyarakat.

“Andai saja pada saat itu, saya selaku Bupati salah dalam mengambil sikap dan langkah tentu masyarakat tidak percaya lagi ke Bupati,” tambahnya. 

Perrmasalahan RAPBD dan DAK tersebut, disebutkan Zairullah sudah selesai, karena sudah dikomunikasikan dengan teman-teman fraksi dan mereka memahami. Karena jika tidak disahkan konsekuensinya mereka tidak dapat gaji, insentif, dan tunjangan selama satu tahun. 

“Alhamdulllah ini semua selesai dan saya sebagai orang tua berharap kedepannya tidak terulang lagi,” imbuhnya.(jejakrekam)

Penulis Muaz

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.