AKSES jembatan menuju Tanjung Semalantakan, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, sungguh memprihatinkan. Tak hanya poros utama infrastuktur jalan, sejumlah kendaraan roda dua dan empat yang melintas sering kesulitan menuju daerah ini.
SALAH seorang warga Desa Sakalimau, Sabar Rohayati yang profesinya sebagai penjual sayur keliling, menceritakan bahwa dirinya sempat mengalami kejadian tragis yakni jatuh dari jembatan penghubung menuju Tanjung Semalantakan yang kondisinya diakui sangat parah dan membahayakan bagi pengendara.
“Sayuran saya semuanya hanyut, kendaraan juga ikut tercebur karena kondisi lantainya itu goyang. Ketinggian air laut yang pasang cukup dalam. Saking membuat saya trauma hingga ini adalah keberadaan buaya muara yang sempat lewat di hadapan syukurnya tidak diterkam,” ucapnya kepada awak media, Minggu (16/10/2022).
BACA : Di Tengah Reses, Anggota DPRD Kalsel Yani Helmi Kritisi Infrastruktur Di Sampanahan Kotabaru
Akibat insiden mengerikan tersebut, Rohayati sempat mengalami cedera yang cukup serius. Bahkan, kini kesulitan untuk berjalan. “Mudah-mudahan segera diperbaiki agar tidak memakan korban lagi,” harapnya.
Sementara itu, salah seorang warga Desa Tanjung Semalantakan yang tak mau disebutkan namanya, mengungkapkan, ada tiga jembatan yang kondisinya dianggap sudah tak layak untuk dilintasi. Mengingat, rapuhnya lantai dan ditumpuknya dengan kayu seadanya sering membuat masyarakat khawatir dan takut.
“Kami berharap Pemkab Kotabaru bisa memperhatikan persoalan infrastruktur jembatan yang kondisinya sudah memprihatinkan,” harapnya.
BACA JUGA : Tragis! Gagal Menanjak Di Jalan Raya Berangas, Truk Bermuatan Material Tewaskan Ayah Dan Anak
Di lokasi berbeda, Kepala Desa Mulyodadi, Sarli mengatakan jembatan yang kondisinya mulai rapuh dan sering tenggelam itu sudah berumur lima tahunan lebih. Ditambah lagi, penyangga lantainya juga sudah tak kuat menahan beban.
“Kendaraan saja sulit untuk mengimbangi apalagi roda empat. Kalau diprakirakan tak bisa bertahan lama takutnya roboh,” bebernya.
Terkadang jembatan ini sering mengalami pasang surut air laut (rob) yang menyebabkan rata-rata kendaraan milik masyarakat terpaksa harus berdiam diri selama satu jam lebih untuk mengembalikan ke kondisi normal.
“Sering, menunggu surut dulu baru bisa melintas. Kalau kita terjang kasihan mesin motornya karena kalau terendam bisa mogok,” imbuhnya.
Kondisi ini diperparah pula, kendaraan roda dua dan empat yang memaksakan diri untuk melintas sering mengalami mogok bahkan ketinggian air pasang laut mencapai hampir 60 sentimeter (cm) atau setinggi paha orang dewasa.
BACA LAGI : Hanya Roda 2, Jalan A Yani Km 171 Di Satui Barat Kembali Longsor Tak Bisa Dilintasi Mobil
“Beberapa warga kami sempat hendak tercebur. Selain itu, adanya keberadaan buaya di sana membuat kami khawatir,” ucapnya.
Saat menjaring aspirasi di Desa Tanjung Semalantakan, Wakil Ketua Komisi II Provinsi DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, juga memberikan komentar cukup pedas terhadap kondisi dari infrastruktur jembatan tersebut.
“Lihat saja sendiri kondisinya bagaimana. Hampir berjam-jam loh mulai dari jalan berlumpur sampai kita jumpai jembatan yang tak layak. Saya meminta dengan sangat kepada Pemkab Kotabaru dapat mendengar aspirasi ini. Apabila dipenuhi, manfaat dan amal jariah didapatkan karena posisinya membantu kesusahan orang lain,” ungkap legislatif Kalsel dari Dapil VI Kotabaru dan Tanbu.
Ditambah lagi, ia bersama Pemprov Kalsel sempat dibuat kesal dan bingung akibat terjebak di tengah jembatan karam itu hingga beberapa jam lebih untuk bisa menjangkau ke lokasi Desa Tanjung Simalantakan dalam kegiatan reses.
“Pantas saja banyak tidak mau kesini. Harusnya yang dari Dapil Kabupaten Kotabaru menyuarakan akan adanya hal ini. Melihat kondisinya tak hanya memprihatinkan tetapi sudah membahayakan keselamatan seluruh warga sekitar bahkan seluruh kecamatan yang melintas,” tutupnya.
Hingga kini, kondisi jembatan yang memprihatinkan itu terpaksa masih dimanfaatkan warga setempat sebagai jalur utama perekonomian. Bahkan, apabila tak direspon Pemkab Kotabaru, sejumlah pemerintah desa sepakat mengumpulkan bantuan dari hasil swadaya masyarakat untuk melakukan perbaikan secara gotong royong.(jejakrekam)