DALAM rangka serius penanganan dan penurunan angka stunting di masayarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Pertemuan Koordinasi TPPS Kabupaten Tanah Bumbu, di Gedung Kapet Kecamatan Simpang Empat, Rabu (21/9/2022) pagi.
KERJASAMA sinergitas antara peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemkab Tanbu dalam pembahasan Penguatan Sinergitas Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2022, memperoleh berbagai prestasi menakjubkan dalam inovasi dan upaya nya menurunkan angka stunting di daerah.
Kepala BKKBN Provensi Kalimantan Selatan, H Ramlan, mengungkapkan, upaya dalam penurunan stunting ini dilakukan untuk mewujudkan generasi tumbuh sehat dan cerdas, dan keinginan kita bisa sampai level zero (nol) stunting.
Kegiatan dibuka Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Abah HM Zairullah Azhar. Dalam sambutannya Bupati memaparkan, apa yang Pemerintah Daerah lakukan ini sangatlah penting dan mendasar, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Bupati Zairullah juga memastikan semua pihak terkait telah berhadir pada pertemuan koordinasi dalam Penguatan Sinergitas Percepatan Penurunan Stunting.
BACA JUGA: Pemkab Tanbu Bergerak Cepat Perbaiki Jembatan Rusak di Desa Banjarsari
“Semoga menghasilkan inplementasi terbaik, ini memotivasi kita semua untuk bergerak, stunting menjadi perhatian yang sangat serius bagi Pemerintah, karena banyak aspek yang bisa kita cegah dan atasi,” tambahnya.
Bicara tentang gizi sebagai faktor stunting, tak luput ikut melibatkan persoalan ekonomi dan pendidikan. Stunting di Indonesia menjadi salah satu fokus.
“Kita hanya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab jikamana kita bersikap sungguh-sungguh. Punya komitmen dan tidak menyia-nyiakan. Seluruh masyarakat harus terlibat sehingga sosialisasi memang penting dilaksanakan pada semua tingkatan juga di jenjang sekolahan, dari lokasi yang bisa dikembangkan di lingkungan sekolah terkait stunting serta membuka kesempatan strategis, untuk unsur pejabat desa ikut berperan aktif,” himbaunya.
Masalah stunting, jelasnya, bukanlah hal yang dianggap sederhana, jika ada masyarakat yang mengalami stunting, bagi Pemerintah dan para aparat pembawa amanah tugas dimaksudkan bisa mengatasi hal tersebut.
“Langkah koordinatif harus maksimal dilakukan, pertemuan hari ini harus dimaknai betul-betul, kita keluar dari rapat ini harus optimis, bisa menyelesaikan masalah stunting dan bisa menurunkan angkanya,” imbuhnya. (jejakrekam)