Usung Foto Aktivis HAM Munir, Massa BEM Seka Kecewa dengan Ketua DPRD Kalsel
FOTO pejuang hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib yang diracun dengan senyawa arsenikum dalam penerbangan GA-974 rute Singapura-Amsterdam pada 7 September 2004, diusung massa mahasiswa.
RATUSAN demonstran dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan (BEM Seka) kembali menggelar unjuk rasa di Jalan Lambung Mangkurat, depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Kamis (15/9/2022).
Kali ini, massa BEM Seka mengusung isu September Hitam, karena bulan ke-9 kalender internasional ini banyak peristiwa pelanggaran HAM. Namun, faktanya hingga kini belum bisa dituntaskan oleh negara.
Tak hanya kasus kematian aktivis HAM dan pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mahasiswa juga menyinggung tragedi Tanjung Priok Jakarta (12 September 1984. Namun, kasus pelanggaran HAM justru seperti ‘dipetieskan’, bahkan pemulihan bagi para korban tak pernah diperhatikan pemerintah.
BACA : Sependapat dengan Aliansi Mahasiswa, Ketua DPRD Banjarbaru Menolak Kenaikan Harga BBM
Tragedi lainnya juga diusung BEM Seka dalam aksinya. Yakni, Tragedi Semanggi II (24 September 1999), hingga Reformasi Dikorupsi (24 September 2019) dan Tragedi 1965-1966.
Dalam aksinya, sempat terjadi debat panas antara pentolan mahasiswa dan perwakilan DPRD Kalsel Burhanuddin. Masalahnya, anggota Komisi I DPRD Kalsel itu meninggalkan massa. Saat hendak dikejar mahasiswa, ratusan personel menghadang.
“Kami datang ke DPRD Kalsel meminta sikap tegas para wakil rakyat terhadap pelanggaran HAM baik skala nasional maupun daerah. Yang ada hanya kekecewaan didapat,” kata Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), M Ardhi Faddakiri.
BACA JUGA : Merangsek Masuk ke Gedung DPRD, Massa BEM se-Kalsel Dihadang Pagar Betis Polisi
Dia menyindir mangkirnya Ketua DPRD Kalsel Supian HK dari Fraksi Golkar. Justru yang datang menemui massa pendemo hanya setingkat anggota atau pimpinan komisi, bukan pimpinan dewan. Massa pun sempat duduk di aspal jalan di tengah guyuran hujan.
“Jelas, hanya seorang anggota Komisi I DPRD Kalsel tak punya kapasitas untuk berdebat dengan mahasiswa,” cetus Ardhi.
Dari deretan kekecewaan itu, Ardhi memastikan BEM Seka akan menurunkan massa lebih besar lagi, memaksa DPRD Kalsel mau membuka pintu perdebatan terkait isu-isu yang diusung para pengunjukrasa. “Semoga ada bekal bahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kalsel untuk meladeni perdebatan dengan kami,” ucap Ardhi.
BACA JUGA : Tolak Rancangan KUHP Digodok Pemerintah-DPR RI, Aliansi BEM Gelar Demo di DPRD Kalsel
Senada itu, Koordinator BEM se-Kalsel Yogi Ilmawan menegaskan akan mengerahkan massa mahasiswa untuk kembali turun ke jalan.
Ketua BEM UIN Antasari ini mengatakan soal rapat dengar pendapat (RDP) yang dihelat DPRD Kalsel hanya formalitas demi meredam aksi mahasiswa. Faktanya, dalam RDP justru Ketua DPRD Kalsel Supian HK hanya memposisikan diri sebagai moderator, bukan penanggap.
BACA JUGA : Ketua DPRD Kalsel Sebut Tuntutan Penolakan Kenaikan Harga BBM Segera Disampaikan ke DPR RI
“Sepatutnya, Ketua DPRD Kalsel itu respon dengan dinamika yang dialami rakyat sekarang. Apa yang dirasakan rakyat sekarang. Peran DPRD Kalsel seperti kantor pos saja, hanya mengantarkan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat atau DPR RI di Jakarta,” sindir Yogi.
BACA JUGA : Tolak BBM Naik dan Berantas Mafia Migas, HMI Gelar Sidang Rakyat di Aspal Jalan Lambung Mangkurat
Sementara itu, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo Martusumito yang menjadi komandan lapangan menerjunkan 400 personel gabungan dari Polres Batola, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, Polresta Banjarmasin dan Polda Kalsel.
“Pengaman aksi demonstrasi adik-adik mahasiswa ini berjalan tertib dan lancar. Kami terapkan pendekatan humanis dalam menjaga aksi unjuk rasa,” pungkas Sabana.(jejakrekam)