AGAR tak melebihi batas waktu pertengahan Bulan Agustus ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel bersama tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, kejar target untuk merampungkan pembahasan KUPA APBD-P 2022. sekaligus KUA PPAS APBD tahun 2023.
PEMBAHASAN akhir oleh kedua tim anggaran, dilakukan, Rabu (10/8/2022) siang kemarin. Namun karena masih banyak item program kerja yang dibahas dan belum disepakati, rapat diskor sementara pada pukul 17.00 Wita petang hari itu.
Pembahasan PUN kembali akan dilanjutkan pada hari Kamis (11/8/2022) di Jakarta sesuai kesepakatan baik tim badan angggaran dewan, dipimpin M Syaripuddin, dan Ketua TAPD, Roy Rizali Anwar, dalam rapat petang hari itu juga.
Beberapa poin bahasan yang belum tuntas dalam KUPA APBD-P2022 ini, antara lain menyangkut penjelasan rincian kenaikan pendapatan daerah sekitar Rp 390 miliar yang ditarget. Kemudian poin belanja pegawai yang naik sebesar kisaran Rp 59 miliar.
Selain itu, juga mengevaluasi kembali adanya penyebutan program-program kerja yang benar-benar prioritas karena menyangkut alokasi dana dalam APBD.
Ketua Banggar DPRD Kalsel, M Syaripuddin, meminta pihak TAPD agar benar-benar seksama dalam memilih dan memilah program-program prioritas.
“Saya minta kepada Pak Sekda agar bisa memastikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan. Karena Sekda lah yang lebih mengetahui,” sebut M Syaripuddin.
Politisi PDI-P ini juga mengingatkan agar pemerintah provinsi benar-benar serius dan fokus dalam penanganan kasus stunting. Sebab, kata dia dukungan anggaran APBD murni tahun 2022 dinilai minim dan belum berpihak yaitu hanya dikisaran Rp 300 juta.
Ketua TAPD Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengharapkan KUPA APBD-P 2022, dan KUA PPAS APBD 2023, pembahasanya bisa rampung paling lambat dalam petengahan Bulan Agustus ini.
“Setidaknya untuk KUPA APBD Perubahan bisa rampung di bawah tanggal 15 ini,” harapnya.
Seperti diketahui, postur APBD-Perubahan yang tertuang dalam rancangan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, yaitu Pendapatan Daerah diproyeksi sebesar Rp7.518.805.232.337 atau bertambah sebesar Rp1.239.966.300.377 dari pagu murni 2022 sebesar Rp6.278.838.931.960.
Kemudian Belanja Daerah diproyeksi sebesar Rp 7.789.942.361.192 atau bertambah sebesar Rp 1.546.103.429.232 dari pagu murni 2022 sebesar Rp 6.243.838.931.960.
Sementara pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp 424.812.527.050 bertambah sebesar Rp 374.812.527.050 dari pagu murni 2022 sebesar Rp 50.000.000.000,
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp153.675.398.195 bertambah sebesar Rp 68.675.398.195 dari pagu murni 2022 sebesar Rp 85.000.000.000 dan pengeluaran pembiayaan tersebut digunakan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembentukan Dana Cadangan untuk persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Sedangkan untuk besaran alokasi anggaran per SKPD, per program dan per kegiatan, secara lebih rinci dan jelas dapat dilihat dalam buku rancangan PPAS Perubahan APBD Provinsi Kalsel Tahun Angggaran 2022 yang kini tengah dibahas tim anggaran (jejakrekam)