Bawaslu RI Diminta Telisik Rekam Jejak 6 Kandidat Anggota Bawaslu Kalsel

0

FORMASI enam nama besar yang akan berlaga memperebutkan tiga kursi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2022-2027, makin memanas.

INI setelah, muncul sorotan publik khususnya berkelindan soal latar belakang para nama calon terkait dengan organisasi di belakangnya yang telah diputuskan Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kalsel.

Sebut saja, Aries Mardiono merupakan satu-satunya calon petahana yang bisa lolos enam besar dari Bawaslu Provinsi Kalsel. Sebelumnya, Aries yang mantan wartawan itu pernah menjabat Ketua Panwaslu Kota Banjarmasin.

Sementara, lima kandidat lainnya adalah Tri Widoyati merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut serta pernah menjabat sebagai komisioner KPU Kabupaten Tala.

BACA : Kini Nasib Ditentukan Bawaslu RI, Hanya 3 Komisioner Bawaslu Kalsel Dicari

Lalu, Akhmad Mukhlis merupakan anggota Bawaslu Kota Banjarbaru yang berlatar belakang aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kemudian, Arif Mukhyar merupakan Ketua KPU Tanah Laut juga berlatar belakang HMI.

Sedangkan, Muhammad Radini merupakan mantan anggota KPID Provinsi Kalsel yang juga eks aktivis PMII. Terakhir, Des Rizal Rachman Rofias, pernah menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Tanah Bumbu yang juga berlatar belakang organisasi pergerakan kemahasiswa GMNI.

BACA JUGA : Pertama di Indonesia, Timsel Bawaslu Kalsel Sosialisasikan Tahapan Seleksi Calon Anggota Bawaslu

Adenansi, aktivis lingkungan dan pro demokrasi pun menghitung latar belakang organisasi masing-masing kandidat juga turut menjadi faktor penentu keterpilihan sebagai komisioner Bawaslu Kalsel ke depan. Ini belum lagi, soal pengalaman kerja.

Sementara itu, Muhammad Nur, aktivis pro demokrasi dari YDH-HAM yang merupakan metamorfosis dari Yayasan Dalas Hangit (Yadah) mengaku sudah membuat laporan ke Bawaslu RI soal rekam jejak masing-masing kandidat.

BACA JUGA : Perebutan Kursi Komisioner Bawaslu Kalsel Sengit, Sudah Ada 107 Pelamar Terdata

“Integritas penyelenggara atau pengawas Pemilu perlu ditegakkan. Apalagi, dalam laporan itu, justru komisioner Bawaslu Kalsel itu sudah mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini harus jadi atensi dari Bawaslu RI,” tegas Muhammad Nur kepada jejakrekam.com, Rabu (10/8/2022).

BACA JUGA : Dicari 3 atau 5 Komisioner Bawaslu Kalsel, Timsel : Tunggu Putusan Bawaslu-Komisi II DPR RI

Dengan adanya masa tahapan tanggapan publik, mantan Ketua KPU Kabupaten HSU ini menegaskan agar seleksi penyelenggara atau pengawas pemilu benar-benar bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

“Apalagi untuk menelusuri rekam jejak para kandidat komisioner Bawaslu Kalsel periode 2022-2027 terbuka di publik lewat pemberitaan di media massa,” pungkas Muhammad Nur.(jejakrekam)

Pencarian populer:des rizal gmni,desrizal kalimantan selatan
Penulis Iman Satria
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.