PENGENDALIAN internal di lingkungan Pemprov Kalsel guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi atensi Gubernur Sahbirin Noor.
GUBERNUR yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan dari sisi ini maka peran dan fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengendalian internal sangat penting.
Penegasan ini dilontarkan Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar membacakan sambutan Paman Birin di Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Daerah Tahun 2022 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Senin (8/8/2022).
Menurut Roy mengutip pernyataan Paman Birin bahwa peran APIP terutama untuk menjaga momentum perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah di Kalimantan Selatan.
“Peran APIP sangat penting, terutama untuk memaksimalkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata Paman Birin.
BACA : 30 September 2022 Pemutihan PBB-P2 Berakhir, Ayo Bayar Pajak Anda
Senada itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap mengatakan implementasi Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bisa menjaga momentum pertumbuhan positif di Kalimantan Selatan.
“Sesuai dengan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan I tumbuh 3,49 persen (Year On Year) dan prospek secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021,” papar Rudy.
BACA JUGA : Kunjungi Samsat Balikpapan, DPRD Kalsel Ingin PAD Sektor Pajak Meningkat
Di sisi lain, menurut dia, guna meningkatkan belanja P3DN, Pemerintah Daerah membutuhkan kapasitas fiskal yang memadai. Dalam rangka mendukung kemandirian fiskal daerah di wilayah Kalimantan Selatan, BPKP telah melaksanakan pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).
BPKP juga menemukan Pajak Air Permukaan (PAP) dapat berkontribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pada tahun 2021, Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan juga telah melaksanakan evaluasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu langkah mendukung kemandirian fiskal,” imbuh Rudy.(jejakrekam)