EDWAR Manurung salah seorang warga pemilik tanah di Desa Hukai, Kecamatan Juai kabupaten Balangan seakan tak pernah menyerah memperjuangkan haknya.
KALI ini, ia kembali melakukan uji materi terhadap Sertifikat Hak Pakai ( SHP) yang diterbitkan Bandan Pertanahan Nasional ( BPN) Kabupaten Balangan atas nama Muhammad Alipandi dan Murdiansyah.
Meski pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, Kamis (4/8/2022) Alipandi dan Murdiansyah mengaku tidak pernah menandatangi SHP yang diterbitkan BPN tersebut. Terlebih lagi kedua saksi ini sama sekali tidak memiliki tanah di kawasan tersebut.
BACA : Tak Ada Bukti Kuat, BLF Inginkan Kliennya Terbebas Dari Jeratan Hukum Di PN Paringin
“Saya tidak pernah memiliki tanah di kawasan itu, apalagi menandatangani sertifikat yang kini dipersoalkan itu,” kata Alipandi.
Kuasa Hukum BPN Balangan, Rizki Maulana mengatakan, BPN Balangan telah menerbitkan SHP tersebut pada tahun 2019 yang lalu.
Meksi demikian, menurutnya, ada 8 kepemilikan di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.
“Nanti biar kita lihat di Pengadilan saja dan kita hormati putusannya. Yang pasti ada 8 surat kepemilikan di atas tanah tersebut selain Alipandi dan Murdiansyah,” ucap Rizki kepada sejumlah wartawan, Kamis (3/8/2022).
Sementara itu, Kuasa Hukum Edwar Manurung, Dr Muhammad Pazri mengungkapkan pihaknya telah membawa sebanyak 5 saksi untuk menyakinkan majelis Hakim atas perkara ini.
“Kami hadirkan saksi-saksi ini untuk membatalkan SHP yang diterbitkan BPN Balangan yang ditandatangi Kepala BPN Balangan, Agus Sugiono,” jelasnya.
Dirinya berharap Majelis Hakim dapat membatalkan SHP atas nama kedua warga tersebut.
“Majelis Hakim harusnya membatalkan SHP atas nama Alipandi dan Murdiansyah dan memenangkan klien kami pada sidang pembuktian ini,” tutur Direktur Borneo Law Firm ini.
Untuk diketahui, perkara ini bermula ketika tanah milik Edwar Manurung seluas lebih kurang 1,3 hektar tertumpang tindih dengan sertifikat atas nama Muhamad Alipandi dan Murdiansyah yang diterbitkan BPN Balangan.
Sidang di PTUN ini dipimpin oleh Hakim Ketua, Berdyan Shonata, serta anggota masing-masing, Ratna Karhani Sianipar, dan Friska Ariesta Aritesi.(jejakrekam)