Prioritaskan Infrastruktur Dan Pemulihan Ekonomi, Ibnu Sina Sampaikan KUA-PPAS APBD TA 2023
WALIKOTA Banjarmasin Ibnu Sina mengikuti Rapat Paripurna terkait penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) sekaligus rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Selasa (12/7/2022).
RAPAT tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya. Turut hadir Wakil Ketua DPRD kota Banjarmasin Matnor Ali dan Tugiatno serta jajaran SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Ibnu Sina menyebut KUA tahun 2023 merupakan suatu dokumen perencanaan sistem anggaran yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.
BACA: Disetujui DPRD Banjarmasin dengan Catatan, Wakil Walikota Arifin Noor Target Dongkrak PAD
“Hari ini, sesuai dengan ketentuan, kita menyampaikan kebijakan-kebijakan anggaran. Jadi, akan ada peningkatan, termasuk dari PAD kita, apalagi target di BPKPAD saya push 600 miliar untuk pendapatan asli daerah kita dengan harapan nanti bisa tembus 2 triliun,” ujarnya.
Ia membeberkan KUA-PPAS tahun 2023 yang telah disusun tersebut, sejatinya merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.
“Kemudian juga, fokus ini untuk pencapaian visi dan misi Banjarmasin Baiman, Barasih wan Nyaman, termasuk juga 20 program prioritas. Penyelesaian mall pelayanan publik, insfrastruktur jalan dan jembatan yang harus ditingkatkan, kemudian aspek kesehatan,” beber Ibnu Sina.
BACA JUGA: Sorot Aset Daerah, HMI Analogikan Janji DPRD Banjarmasin Seperti Tidur yang Panjang
Ibnu mengutarakan, pemkot sudah bekerjasama dengan pihak perbankan khususnya dari Bank Kalsel untuk menyediakan alat Tapping Box (Perangkat Wajib Pajak) sebanyak 400 unit. Diketahui sebelumnya, jumlah Tapping Box milik Pemerintah Kota sebanyak 400 unit yang merupakan hasil evaluasi dari KPK RI. Jadi, nantinya akan berjumlah 800 unit.
“Untuk tahun ini karena target kita untuk pendapatan asli daerah serta pemulihan ekonomi, ada penambahan 400 unit lagi untuk tapping box 2022-2023. Saya yakin dan percaya kalau itu bisa maksimal meningkatan PAD kita, bisa di angka 20-30 persen dari PAD yang sekarang. PAD kita kan hampir 500 miliar, di 2022 kan sudah 400 miliar. Namun dengan adanya penambahan itu saya yakin bisa tercapai,” jelasnya.
“Supaya 2023 nanti, bisa maksimal untuk menjelang 2024 karena waktu kami terbatas, hanya sampai 2024. Walaupun dalam skenario tetap di 2026. Namun, kami ingin penyelesaian lebih cepat,” pungkasnya.(jejakrekam)