H Aftahuddin Mendukung Kebijakan Tepat Sasaran BBM Bersubsidi, Ini Alasannya

0

RENCANA Pemerintah bersama PT Pertamina untuk memantau serta membatasi penggunaan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar melalui Aplikasi MyPertamina ternyata mendapat respon positif dari pengusaha sembako yang ada di Banua.

H AFTAHUDDIN misalnya, bos sembako dibawah bendera usaha Koperasi Harum Manis itu mengaku setuju dengan kebijakan tersebut. Karena dapat membuat pelangsir BBM bersubsidi kesulitan untuk melakukan aksinya lagi.

“Harus kita akui dengan kondisi adanya pelangsir hari ini kami pengusaha sembako cukup kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi untuk mobil angkutan. Bahkan sering kali kita harus menunggu 1 – 2 hari hanya untuk mendapatkannya,” keluhnya, Kamis (7/7/2022) lalu.

Akibatnya pengantaran sembako kepada para pedagang sering kali menjadi tertunda. Karena barang kosong harga sembako dipasaran pun menjadi tidak stabil.

BACA : Cukup Sekali Daftar, Hiswana Migas Kalsel Ajak Masyarakat Banua Gunakan MyPertamina

“Nah kalau nanti di wajibkan pakai Aplikasi MyPertamina ini, kami yang memang menggunakannya untuk keperluan pengantaran sembako merasa lebih terlindungi. Kalau masalah harus ada rekomendasi dari dinas terkait, kami siap untuk memenuhinya sesuai aturan yang berlaku,” tambah Ketua Asosiasi Gula Bersatu Kalsel tersebut.

Saat ini dirinya mengaku khusus untuk usahanya saja ada sebanyak 30 truk berbagai ukuran yang digunakannya untuk mengantar sembako di wilayah Provinsi Kalsel dan sebagian Provinsi Kalteng.

“Saya sudah instruksikan pegawai saya agar segera daftar MyPertamina supaya nantinya mudah untuk mendapatkan BBM di SPBU. Sekali lagi kami tentunya sangat mendukung adanya kebijakan ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, Relations & CSR Pertamina MOR VI Susanto August Satria menegaskan, hadirnya Aplikasi MyPertamina untuk pengisian BBM bersubsidi nantinya diharapkan bisa memberikan kepastian bagi semua pihak.

“Pertama kepastian bagi siapa saja masyarakat yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Kedua kepastian kepada petugas SPBU untuk melayani masyarakat yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Lalu ketiga kepastian bagi Pertamina sendiri untuk melihat secara real siapa saja dan sebesar besar penggunaan BBM bersubsidi di masyarakat,” bebernya.

Selain itu langkah ini juga dilakukan sebagai upaya membantu Pemerintah memastikan subsidi yang diberikan untuk BBM bisa tepat sasaran. Karena jika terus-terusan tidak tepat sasaran, konsumsinya bisa melonjak dan bisa membebani Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) nantinya.

“Karena itulah saya harapkan semua pihak bisa memahaminya dan mendukung langkah ini agar bisa mulai dilaksanakan di Kota Banjarmasin pada Agustus 2022 mendatang,” tukasnya.(jejakrekam)

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.