NGopi Akhir Pekan, Berry : Saya Tak Dengar Adanya Pemindahan Ibukota Kalsel ke Banjarbaru

PEMINDAHAN Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Mengapa Dipersoalkan? Di episode 6 NGobrol Pinggiran Akhir Pekan (NGopi) di kanal Youtube jrektv menghadirkan Berry Nahdian Forqan mantan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dan eks Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, dipandu Subhan Syarief, alumni doktor Ilmu Hukum Konstruksi ini .

MENGAPA dipersoalkan? Berry Nahdian Forqan berpandangan, persoalan pemindahan ibukota sudah lama dirancang sejak Gubernur Dr Moerjani, sebagai salah satu perancang tata ruang Belanda, bagaimana ibukota provinsi jika di Kota Banjarbaru.

Proses pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel, menurut Berry Nahdian Forqan, Ia ketika itu sebagai Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Tengah (HST) tak pernah mendengar rencana adanya Pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel, dari Banjarmasin ke Banjarbaru. “Tapi kalau wacana sudah ada sejak dulu. Tapi saya setuju ada proses yang tertinggal atau kurang tepat, tidak adanya partisipasi atau tidak adanya pelibatan publik, dan transparansi, serta sosialisasi tidak dilakukan secara semestinya,” tandasnya.

Sebab itu, Ia berpendapat, perlu ada koreksi, agar kebijakan ke depan, yang menyangkut publik, maka harus dikonsultasikan ke publik pula. “Minimal sekali adanya perwakilan. Jadi jangan lupa juga kita sibuk  soal ini dan melupakan substansinya,” ungkapnya.

BACA: NGopi; Ibukota Provinsi Pindah? Akbar Rahman : Banjarbaru Belum Siap, Benahi dulu Jaringan…

Dalam kontek birokrasi, menurut aktivis lingkungan ini, “saya kira jika sudah menjadi keputusan UU, maka ‘samina wa athona’ tetap harus patuh menjalankan dan mengisinya, bagaimana kita tetap taat atas keputusan pemerintah itu. “Jadi kalau mau dipersoalkan, tentu sebelum ada keputusan UU itu,” papar Sekretaris Nahdlatul Ulama (NU) Kalsel ini, di studio jrektv Jalan Mahoni Banjar Indah Banjarmasin ini, Sabtu 27 Mei 2022.

Yang dipersoalkan ini adalah prosesnya? Jelas host Subhan Syarief. Sebab tidak pernah mengetahui adanya pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel itu. “Kota Banjarmasin ini, kita lihat dari jumlah penduduk yang sangat padat. Topografi Kota Banjarmasin berada di bawah permukaan laut. Perubahan iklim yang sangat tinggi pula,” tutur pengajar di kampus UNU ini.

Pusat pemerintahan sudah dipindahkan ke Kota Banjarbaru. Kenapa? Karena, pusat pemerintahan dalam posisi aman, maka mudah dikendalikan, dan memiliki otoritas untuk melakukan tindakan tertentu. “Kelemahan kita adalah dalam proses perencanaan,”? beber Berry Nahdian Forqan dalam podcast berdurasi 30 menit ini.

Kita belum pernah membaca studi kelayakan, tentang pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel, sehingga bisa dikaji seluruh wilayah di Kalsel. “Ya, bukan hanya Kota Banjarbaru. Semua wilayah punya peluang menjadi ibukota provinsi, jika dilihat dari aspek ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan,” sebut alumni Univeritas Lambung Mangkurat ini.

Namun, jelasnya, karena sudah terlanjur, maka Banjarbaru telah menjadi sebuah ibukota provinsi dinilai masih layak. Meski, sambungnya, ada kajian ilmiah terkait daerah lain untuk kelayakan sebuah ibukota provinsi. “Saya kira semua pembanguna di Kota Banjarmasin memiliki perspektif perencanaan yang matang. Bagaimana strategi pembangunan lingkungan, strategi pembangunan yang mampu mengantisipasi dampak bencana. Apalagi air sering naik, curah hujan tinggi. Jadi Banjarmasin dan Banjarbakula itu memiliki sinergi dalam perencanaan pembangunan,” pangkasnya.

BACA: NGopi Abdul Haris Makkie, Hanya Persoalan Komunikasi, Ibukota Provinsi Kalsel Tetap Pindah ke…

Memang Kota Banjarbaru telah diputuskan menjadi ibukota. “Saya kira perlu cara berpikir berbeda. Banyak sumber daya lain di luar pemerintahan. Ada tokoh dan semua pihak lainnya, mari duduk bersama, bikin skenario building, gagasan, ide, dan perencanaan matang. Lalu dirumuskan, Kota Banjarbaru mau diapakan, mau seperti apa ke depan?,” tuturnya.

Dengan pelibatan semua pihak ini, Ia yakin, dapat memiliki terobosan baru. Tak hanya penggunaan APBD dalam perancangan pembangunan, namun ada sumber lain. “JIka hanya menggunakan APBD, maka perncangan pembangunan ibukota provinsi tidak ada akan selesai,” selanya.

Kota Banjarbaru, misalnya, masih mungkin dikembangkan perencanaan jasa pendidikan. Dan masterplant induknya bisa jelas. “Dan Kalsel menjadi pusat pendidikan luas di Kota Banjarbaru,” imbuhnya.

Untuk informasi lebih jelas, mari simak Youtube jrektv, IG jrektv, FB jrektv.  Jangan lupa klik subscribe jrektv. (jejakrekam)