TAK pernah jera dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang telah menjerat pejabat hingga Bupati nonaktif, Abdul Wahid, ternyata main-main proyek ditengarai masih terjadi di Hulu Sungai Utara (HSU).
FAKTA ini diungkap Emma Rivilla bahwa ada sejumlah oknum kontraktor ternyata masih melakoni minta-minta proyek di Pemkab HSU, khususnya di Dinas PUPR.
Modusnya dengan menakut-nakuti para pejabat di Pemkab HSU, khususnya ‘dinas basah’, dengan tertangkapnya orang nomor satu di Bumi Takwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ternyata kasus OTT KPK tak membuat jera sejumlah oknum kontraktor untuk meminta-minta proyek ke pemerintah daerah. Ini harus segera disikapi, agar masalah semacam ini tak terulang di daerah. Malah proyek yang didapat itu bisa diperjualbelikan kepada kontraktor lainnya,” ucap Emma kepada awak media, Jumat (27/5/2022).
BACA : Sudah Di-Blacklist, Pakai Perusahaan Orang Lain Bisa Dapat 12 Paket Proyek PUPRP HSU
Dari informasi yang dihimpun aktivis perempuan HSU ini gara-gara praktik curang dan patgulipat itu, membuat sejumlah pejabat di Pemkab HSU menjadi resah, karena takut bakal mengulang kasus OTT serupa.
Menurut Emma, jika hal itu dibiarkan, maka kualitas pengerjaan proyek bersumber dari APBD maupun APBN akan rendah. Belum lagi, citra Pemkab HSU akan kembali tercoreng usai kasus OTT KPK.
BACA JUGA : Wahid Pakai Jurus Bantahan, 2 Kontraktor Proyek PUPRP HSU Ungkap Setor Fee Ratusan Juta
Lantas apa tanggapan Plt Bupati HSU Husairi Abdi? Ia tak memungkiri praktik itu masih terjadi, terutama dalam mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab HSU.
“Sepatutnya hal semacam ini tak boleh lagi terjadi di HSU. Saat ini, proyek pengadaan barang dan jasa bersumber APBD HSU tidak banyak lagi. Sementara, kontraktor atau penyedia jasa banyak, sehingga terjadi persaingan,” ucap mantan anggota DPR RI dari Fraksi PPP ini.
BACA JUGA : Kejari HSU Terima Pelimpahan Kasus Korupsi, JPU Siapkan Dakwaan
Husairi pun mengajak agar seluruh elemen masyarakat HSU bisa mengawasi masalah ini dengan ketat, demi terciptanya kompetisi yang sehat, jujur dan adil.
“Saya selalu sangka baik saja. Namun, saya ingatkan dalam mendapatkan tender proyek di pemerinah daerah harus berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku,” pungkas mantan Sekretaris DPW PPP Kalsel ini.(jejakrekam)