PERCEPATAN Pembangunan Regional Kalimantan dalam membangun Ibukota Negara (IKN) baru menjadi pokok pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan, pada Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (19/5/2022).
MUSRENBANG yang dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr Teguh Setya Budi mewakili Menteri Dalam Negeri, dihadiri oleh Gubernur Regional Kalimantan beserta jajaran pemerintahannya baik secara tatap muka maupun hybrid.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa dalam pembangunan ibukota negara baru, Regional Kalimantan perlu menyiapkan berbagai hal. Diantaranya SDM yang adaptif dan mampu bersaing, mendorong pengembangan sentra industri dan perkebunan sebagai potensi utama daerah, meningkatkan peluang investasi daerah dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis, pembangunan infrastruksi penghubung IKN dengan kawasan penyangga, pembangunan dukungan food estate kawasan pangan dan dukungan kebutuhan pangan melalui penyiapan kawasan sentra produksi pangan.
BACA: IKN dalam Perspektif Sosial, Ekonomi dan Lingkungan; Menuju Kota Dunia untuk Semua
“Kementerian Dalam Negeri tentunya akan terus mendorong daerah, untuk terus melakukan sinkronisasi pembangunan antar pusat dan daerah serta mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut,” ujarnya.
Melalui Musrenbang Regional Kalimantan ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi atas usulan pembangunan lintas provinsi di Kalimantan dengan memperhatikan dinamika dan kondisi pembangunan daerah.
Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor dalam sambutannya sebagai perwakilan Gubernur di Regional Kalimantan menyebutkan bahwa diperlukan sinergi antar wilayah Kalimantan dalam rangka percepatan pembangunan Regional Kalimantan.
“Pemindahan IKN ke wilayah Kalimantan ini akan menyebabkan pembangunan perekonomian lebih inklusif sehingga dapat membantu menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik ditingkat regional maupun Ditingkat Nasional,” tegas Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini.
BACA JUGA: Terdampak Ibukota Negara Baru, Kalsel Harus Segera Ubah RPJMD
Arah Kebijakan Pembangunan Kalimantan Selatan sendiri telah mengakomodir dinamika pembangunan ini dengan berupaya menyelaraskan kebutuhan IKN serta membuka peluang agroindustri melalui food estate di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam Musrenbang Regional Kalimantan yang mengusung tema ‘Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan dalam Membangun Ibukota Negara Baru’ menyepakati Program Prioritas Regional dalam Sebuah Kesepakatan Bersama, yang disebut dengan BOSDA: Borneo Sustainable Development Agreement.
Kesepakatan ini merupakan komitmen percepatan pembangunan dalam rangka mendukung IKN melalui konektifitas skala regional Kalimantan, berupa jalan, rel kereta api dan bandara internasional di Kalimantan sebagai penghubung ke Kawasan Ibukota Negara (IKN), pengembangan kawasan strategis nasional di kalimantan, pengembangan energi di kalimantan, berupa peningkatan akses listrik, jaringan listrik, dan pembangkit listrik serta sumber-sumber energi baru terbarukan dalam skala regional dan nasional dengan tetap berkomitmen dalam melakukan rehabilitasi lingkungan hidup yang berdampak secara regional serta masing-masing wilayah berperan sebagai penggerak perekonomian skala regional di Kalimantan sebagai pendukung Ibukota Negara Baru (IKN).(jejakrekam)