PREDIKAT dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali diraih Pemkab Balangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.
DENGAN mendapatkan predikat ini, maka Pemkab Balangan sudah sembilan kali berturut-turut bisa mempertahankannya.
Opini WTP yang kesembilan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel M Ali Asyhar usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati Balangan, H Abdul Hadi dan Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan, di Kantor BPK Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, Selasa (17/5/2022).
Turut hadir pada acara ini, Kepala Badan Keuangan Daerah Balangan, Fakhrianto dan Inspektur Balangan, Erwan Mega Karya Latif.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, M Ali Asyhar menyampaikan bahwa predikat WTP merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah, dan diberikan setelah terpenuhinya indikator-indikator yang menyimpulkan pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan standar.
Kami mengapresiasi keberhasilan Pemkab Balangan yang meraih dan mempertahankan Opini WTP tahun 2022 ini. Capaian-capaian pengelolaan keuangan di Pemkab Balangan juga menunjukkan peningkatan kualitas.
“Kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Balangan atas capaian Opini WTP yang ke sembilan kali,” ucap M Ali Asyhar.
Bupati Balangan H Abdul Hadi yang ditemui setelah acara penyerahan LHP, mengaku bersyukur atas Opini WTP yang diberikan BPK RI kepada Pemkab Balangan, dan menegaskan bahwa predikat yang diterima adalah motivasi untuk berbuat lebih baik lagi dan bekerja sesuai standar-standar yang telah ditentukan.
“Banyak hal yang telah kita capai termasuk Opini WTP yang diberikan BPK RI untuk kesembilan kalinya bagi Balangan. Tentu kita bersyukur, bahwa hasil kinerja seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Balangan telah mendekati standar akuntansi pemerintahan sehingga diberikan predikat ini,” ucapnya.
Kepada jajarannya, Abdul Hadi juga mengingatkan terkait pada saat BPK Perwakilan Kalsel melakukan pembinaan di Balangan, bahwa opini yang diterima harus berkorelasi dengan 4 indikator utama.
Indikator yang perlu diperhatikan yakni terus berupaya menekan angka kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, gini rasio, dan menekan angka pengangguran terbuka.
“Opini WTP yang diterima berkorelasi dengan sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan bisa lebih baik lagi,” kata Abdul Hadi.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan, Fakhrianto yang turut hadir mendampingi Bupati Balangan juga menambahkan, bahwa berdasarkan informasi dari BPK Perwakilan Kalsel, Pemkab Balangan mendapatkan nilai LHP dengan angka 90,72%.
“Tentunya kita berharap ini bisa lebih ditingkatkan lagi kedepannya, untuk itu perlu dukungan dari semua pihak,” harap Fakhrianto.(jejakrekam)