MENCUATNYA informasi jika dana corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya perusahaan tambang di Kalimantan Timur (Kaltim) ke wilayah lain, ikut mencengangkan publik.
PERNYATAAN Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dalam rapat paripurna DPRD Kaltim di Samarinda memantik beragam komentar. Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK) Ahmad Zaki turut menyesalkan hal itu. Menurutnya, dana CSR adalah dana kompensasi bagi alam yang dikeruk di wilayah Kalimantan Timur tersebut.
“Nilai yang dialihkan itu tidak sedikit. Dilihat dari angkanya, itu bisa membangun sekolah, bahkan bisa membangun jembatan dan jalan,” ucap Zaki dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).
“Apalagi untuk daerah Kalimantan lain ya, ini juga menjadi pertanyaan bagi warga Kalimantan itu sendiri. Wilayah Kaltim saja dialihkan, apalagi daerah yang lain,” kata Zaki lagi.
BACA : BHP Dorong BUMN Optimalkan CSR untuk Masyarakat di Sosialisasi BUMN
Sekjen Borneo Muda ini berpendapat harus ada kejelasan dan transparansi dari pemerintah pusat mengenai dana CSR bagi daerah-daerah seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kalimantan yang dieksploitasi oleh perusahaan.
“Bahkan yang ditinggalkan buah tangannya cuma lubang-lubang bekas galian tambang saja penduduk di wilayah tersebut dan akhirnya berakibat bencana,” ujar Zaki.
BACA JUGA : PT PIS Salurkan Dana CSR-PPM Rp 404,5 Juta Untuk Tiga Desa
Terpenting, beber dia, dari semuanya adalah audit menyeluruh dana CSR dengan terbuka dan transparan. “Jangan ada yang ditutup-tutupi agar publik mengetahui penggunaan anggarannya selama ini. Karena pernyataan Wakil Gubernur Kaltim itu menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk audit investigasi menyeluruh,” beber Zaki.
Dia mengingatkan menteri-menteri terkait harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan apa yang terjadi sekarang ini. “Jangan hanya lepas tangan dan beralasan dana tersebut dialihkan dikarenakan anggaran tersedot oleh penanganan Covid-19,” imbuh Zaki.(jejakrekam)