KEPALA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalsel Rudy M Harahap mengajak agar seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Tabalong lebih menggunakan produksi dalam negeri.
HAL ini diwujudkan dalam kampanye percepatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) dan usaha mikro kecil (UMK) serta koperasi lewat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Wujud komitmen ditandainya dengan penandatanganan komitmen bersama Bupati Tabalong, Sekretaris Daerah, dan seluruh jajaran SKPD di Pendopo Bersinar Tanjung, Tanjung, Kamis (21/4/2022).
“Ini merupakan aksi nyata mendorong seluruh SKPD Tabalong mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022,” kata Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap dalam sambutannya.
Menurut dia, Kabupaten Tabalong telah menunjukkan perkembangan yang baik dari data tahun 2021 bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) dan PDRB per kapita yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2020.
BACA : Hasil Audit BPKP Kalsel 2017-2021: Negara Rugi Rp 98,38 Miliar Gegara Kasus Korupsi
“Sehingga implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Tabalong sudah menunjukkan perkembangan. Bahkan, dengan berpikir kreatif dan inovatif dalam menggali potensi juga dapat menggerakkan masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk Tabalong akan menciptakan kesejahteraan warga,” papar Rudy.
Masih menurut dia, salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan implementasi SPIP.
“Apabila SPIP Terintegrasi telah diimplementasikan dengan baik, akan membawa pengaruh positif terhadap capain kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan indikator penilaian yang lain,” tutur Rudy.
BACA JUGA : Masuk Wilayah Merah, BPKP Kalsel Terus Monitor Kabupaten HST dan HSU
Senada itu, Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani meyakini dengan melibatkan pelaku usah lokal, hal tersebut yang menggeliatkan perekonomian daerah.
“Ketika pertumbuhan sektor ekonomi dikeluarkan, masa normal tahun 2017 hingga 2018 sangat tinggi. Kalau tidak, pertumbuhan ekonomi 7 sampai 8 persen. Sedangkan, tahun 2021 ini jauh dari ini, karena kita memasukkan angka sektor tambang 3,29 persen serta tanpa pertambangan 4,73 persen,” beber Bupati Tabalong.
BACA JUGA : Perketat Pengawasan dan Efisiensi, BPKP Kalsel Selamatkan Potensi APBD 2021 Rp 1,5 Triliun
Ia mengatakan menindaklanjuti pernyataan bersama tersebut oleh pimpinan, agar SKPD Tabalong makin bisa tampil di level nasional.
“Karena memang dilihat dari berbagai sisi Tabalong punya kelebihan dibandingkan kabupaten-kota lainnya di Kalsel. Sebab, kita punya modal besar untuk menjadi yang terdepan di Kalsel bahkan di Kalimantan,” pungkas Anang Syakhfiani.(jejakrekam)